RUPAT, lintasbarometer.com
Ratusan Warga Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis hadir dalam acara reses Anggota DPRD Provinsi Riau, Misliadi, S.H.I, Sabtu (27/3).
Salah seorang tokoh masyarakat yang hadir, Sunarya ketika dimintai tanggapan terkait reses tersebut berharap anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi PKB itu bisa memperjuangkan pembangunan infrastruktur, khususnya masalah akses jalan dan rumah layak huni untuk suku asli akit di Rupat.
“Harapan yang paling utama yaitu masalah infrastruktur, terutama di jalan Ekasakti dan juga rumah layak huni serta pemukiman, terutama untuk suku asli akit yang jauh tertinggal,” ujar berharap aspirasi yang mewakili masyarakat ini bisa segera terealisasi.
Sementara itu, masih di tempat yang sama, salah seorang ketua LSM, Herman menyampaikan bahwasanya Misliadi adalah putra daerah Rupat. Dirinya merasa bangga dan berharap banyak terhadap Misliadi untuk pembangunan infrasruktur di Rupat.
“Kami berharap infrastruktur, tentunya yang sangat kita perlukan karena akses jalan di kelurahan Tanjung Kapal ini sangat memprihatikan sekali, tentunya ini salah satu PR baginya, bagaimana menanggapi aspirasi masyarakat, bagaimana supaya keluhan-keluhan masyarakat ini bisa terakomodir,” ujar Herman.
Menanggapi aspirasi dari warga yang hadir, Misliadi, S.H.I menyatakan siap untuk memperjuangkannya, tak hanya soal infrastruktur, Misliadi juga mengungkapkan bahwa di Rupat banyak potensi pertanian dan perkebunan yang bisa dikembangkan.“Sudah kita catat dan akan kita perjuangkan di DPRD Provinsi Riau, mudah-mudahan pemerintah provinsi tidak keberatan dengan ini, karena memang potensinya luar biasa di bandingkan dengan desa-desa lainnya,” ujar Misliadi.
Terkait banyaknya permintaan bantuan alat pertanian atau perkebunan, Misliadi menyadari bahwa kebutuhan tersebut dirasa sangat bermanfaat dan tentunya itu permintaan yang wajar.“Wajar saja mereka membutuhkan peralatan yang teknologinya juga lebih canggih, karena alat yang sudah ada tidak lagi layak dipakai,” jelasnya.“Karena memang pertanian besar terutama sawah di Pulau Rupat ini yang terbesar masih di Tanjung Kapal,” tambah Misliadi.Kemudian, lanjut Misliadi, karena memang pertanian, khususnya tani sawah ini, selama ini mengandalkan sumber air tadah hujan, jadi wajar para petani menyampaikan aspirasinya terkait sumber air.“Karena memang persoalan irigasi khususnya saat ini, biasanya sangat bisa kita berharap ada dana APBD Provinsi yang turun kemari,” jelas Misliadi.
Terkait tanah yang belum dilegalitas, Misliadi menanggapi hal tersebut jiha jadi persoalan di Tanjung Kapal,“Dii kampung banyak kawasan-kawasan pemukiman masuk dalam kawasan gambut, ini yang akan kita desak Pemerintah Provinsi Riau untuk mengeluarkan kawasan pemukiman dari kawasan gambut, karena memang sertifikat atau legalitas kepemilikan oleh masyarakat tidak di-akui lagi ketika henda di-komersilkan,”kata Misliadi.
Kedepan, lanjut Misliadi, pihaknya berharap pemerintah provinsi Riau membantu pemerintah kabupaten Bngkalis untuk mengeluarkan kawasan-kawasan pemukiman ini dari kawasan gambut.Untuk proposal bantuan, Misliadi menyatakan siap untuk mengusahakannya. Pantauan awak media di lokasi acara, tampak seluruh masyarakat menggunakan masker dan berjaga jarak, tenrunya ini sesuai dengan protokol kesehatan. (Tp/ Lbr)
