BENGKALIS, lintasbarometer.com
Wakil Bupati Bengkalis Dr. H Bagus Santoso mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan dan gagasan pada acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan yang diselenggarakan Kemendagri Dirjen Politik dan Bagian Hukum dengan pembicara utama Menko Polhukam Prof Dr Mahfud MD di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat 5 Mei 2023.
Acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan Kemendagri mengundang seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Dengan tujuan upaya untuk berpartisipasi memberikan sumbangan referensi terkait pemerintahan Indonesia yang nilainya masih tebatas.
Wabup Bagus Santoso menyampaikan pangkal dari tergerusnya etika dalam pemerintahan akibat dari akar demokrasi tanpa etika.
Bagus Santoso berpandangan dari melihat fakta yang terjadi dilapangan dimana tidak seperti pada tataran teoritis di kampus.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Realita yang terjadi etika pemerintahan terjerumus pada politik hitam putihnya.
Bahkan akademisi yang sudah masuk lingkaran kekuasaan dari yudikatif, legislatif dan eksekutif larut didalamnya.
“Karena apa? netralitas hilang sebab promosi dan mutasi jabatan eselon diwarnai jasa politik” kata Wabup menerima tepuk tangan gemuruh. Bagus Santoso mengakui dirinya salah satu dari akademisi juga pelaku politik.
Untuk itu menaruh harapan dengan peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan setidaknnya bisa memberikan panduan untuk menyentuh semua pihak berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan.
Menanggapi pertanyaan dan gagasan yang disampaikan Bagus Santoso 6 narasumber yaitu Prof Dr Hj Ngadisah, Prof Dr Muhammad, Dr Johannes Haryatmoko, Dr Lely Arrianie dan Airlangga Pribadi Kusman, Phd memberikan jawaban sesuai kapasitas masing-masing dengan teori serta argumen sebagai referensi dari peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan
Peluncuran acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan diawali dengan pembicara utama Menko Pol Hukam Prof Dr Mahfudz dengan materi yang mengulas berbagai hal terkait etika dan hukum.
Baik pada lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Pada sesi penutupan acara Prof Ryas Rasyid menyatakan jika etika pemerintahan sudah hilang maka yang terjadi adalah binasa pemerintahannya. Untuk itu perlu kesadaran bersama membangun bangsa Indonesia dengan etika.
Acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan yang dipersembahkan oleh masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia (MIPI) bekerjasama para ahli pemerintahan merupakan hasil pemikiran para ahli pemerintahan yang dianggap perlu diketahui dan disebarluaskan untuk masyarakat. (Dsk/lbr)
