BENGKALIS, lintasbarometer.com
Dugaan isu Pemotongan gaji honor di Kabupaten Bengkalis yang filosofinya untuk penanganan Covid-19 dikatakan oleh Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (DPC – AWNI) Kabupaten Bengkalis.Darwis. Ak,mengatakan” ini sangat tidak Profesional.
Hal ini diungkapkan oleh Darwis .Ak kepada awak media melalui pesan , Senin, 01 Juni 2020.
Selanjut Nya di katakan Darwis , seharusnya, Pemkab Bengkalis lebih memperhatikan nasib tenaga honorer apalagi dalam keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Sudah banyak masyarakat yang susah. Jangan ditambah lagi. Tidak manusiawi rasanya kalau honorer yang berpenghasilan terbatas harus dipotong gajinya,” ujar Darwis mengingatkan.
Menurut nya, jika mengacu kepada SKB 2 Menteri, pemangkasan terhadap anggaran gaji honor baik untuk honor instansi maupun honor guru madrasah melalui dana hibah, sebenarnya tidak perlu terjadi, dengan catatan, seluruh kegiatan fisik ditunda pelaksanaannya.
“Memang benar gaji honorer tersebut termasuk dalam item belanja barang dan jasa. Namun, masih ada kegiatan fisik yang juga termasuk dalam item belanja barang dan jasa. Pangkas saja kegiatan-kegiatan fisik yang tidak urgen. Jadi lebih manusiawi,” ujar Darwis menyesalkan.
Dengan memangkas gaji honorer seperti ini, Pemerintah secara tidak langsung sudah memberi pembelajaran kepada pihak swasta untuk ikut serta melakukan pemotongan gaji bagi karyawannya.
“Pemerintah membuat contoh tidak baik. Jika pihak swasta ikut melakukan pemotongan gaji karyawan nantinya, siapa yang bisa megkritisinya. Sementara, Pemerintah sendiri yang sudah memberikan contoh,” ujar nya.
Selanjutnya, Kita mengharapkan, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis segera mencarikan solusi terkait pemangkasan gaji tenaga honorer tersebut. Jangan hanya bisa memberi komentar dan mengkritisi lewat media saja.
“Masyarakat tidak butuh komentar. Tapi butuh kebijakan yang memihak mereka,” ujar nya.
Kita bangga bahwa Pemerintah telah memikirkan nasib masyarakat terdampak Covid-19. Dengan mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Dinas PMD dan Dinas Sosial. Juga adanya kegiatan pasar murah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, walaupun disinyalir ada orientasi keuntungan dalam pelaksanaan pasar murah tersebut, ujar Darwis menambahkan.
Tapi dengan adanya pemangkasan gaji honorer ini, Pemerintah dinilai telah membuat masalah baru bagi seluruh tenaga honorer. Sebab, hal ini menyangkut penghasilan, yang notabenenya dipergunakan untuk kehidupan mereka, Tutup Darwis mengakhiri. (j)
