BENGKALIS,lintasbarometer.com
Kabupaten Bengkalis satu satunya wilayah di Propinsi Riau yang ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Prioritas Tahun 2020 – 2024
Hal itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional melalu surat bernomor : B.055/M.PPN/D.2/PP.03.03/01/2020 tertanggal 21 januari 2020 yang di tanda tangani Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharsono Manoarfa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo melalui Sekretaris Rinto mengucapkan rasa syukur karena Kabupaten Bengkalis masuk ke salah satu wilayah PKSN prioritas di Rencana Pembangunan jangka Menengan Nasional Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 bersama 17 wilayah lainnya di seluruh Indonesia, untuk di pulau Sumatra ada 3 wilayah yakni di Aceh di kota Sabang, Riau di kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Riau di Natuna.
“Tentunya kita sangat bersyukur sekali dengan ditetapkannya kabupaten bengkalis sebagi satu satunya daerah di propinsi Riau sebagai pusat strategis kegiatan strategis nasional, dan ini menjadi harapan besar bagi Bappeda dan butuh dukungan dari pemerintah propinsi riau untuk bersama sama berakselerasi kepada kementrian dan lembaga” ungkap Rinto, Rabu (5/2/2020).
Tentunya dengan penetapan PKSN ini akan banyak agenda dan program strategis yang akan di kerjakan selama RPJMN 2020 -2024 nantinya.
“Harapannya komunikasi bersama kementrian dan lembaga terkait di Jakarta akan segera dilakukan , sebagaimana di ketahui kabupaten Bengkalis memiliki 5 lokasi prioritas yakni kecamatan bengkalis, bantan, Bandar laksamana , rupat dan kecamatan rupat utara, ” imbuhnya.
Rinto juga menambahkan salah satu hal yang menjadi focus dalam program prioritas ini adalah masalah penanganan abrasi yang luar biasa di kabupaten bengkalis terjadi saat ini, selanjutnya rencana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Selatbaru Kecamatan Bantan yang menjadi salah satu target oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan PLBN.
“Dan tak kalah penting adalah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pesisir, ” pungkas Rinto. (Bapeda/lbr)
