JAKARTA, lintasbarometer.com
Reforma Agraria ditempatkan sebagai satu bagian mutlak dari “cita-cita Revolusi Indonesia” untuk mewujudkan “Sosialisme Indonesia”. Namun dalam perjalanannya Reforma Agraria dianggap belum sejalan dengan cita-cita revolusi Indonesia yang didasarkan pada mandat konstitusi yaitu untuk mereduksi kesenjangan sosial.
Sebagai upaya untuk mendiskusikan arah kebijakan nasional terkait Reforma Agraria dan Reforma Kehutanan, The Asia Foundation, FORCI DEVELPOMENT, Fakultas Kehutanan IPB University (FORCIDEV) dan Forum Perguruan Tinggi Kehutanan se-Indonesia (FORETIKA) mengadakan Simposium Nasional Reforma Agraria Implies Reforma Kehutanan pada tanggal 13-14 Januari 2020 di Swisbel-Residence Kalibata, Jakarta Selatan. Simposium ini diselenggarakan bersama dengan elemen masyarakat sipil dan berlangsung selama dua hari (13-14/01).
Dalam simposium ini mengundang 12 pembicara, beberapa pembicara yaitu Prof Dr Ir Hariadi Kartodiharjo, Sudarsono Soedomo, Dr Ir Crinstine Wulandari, Dr Ir Eno Suwarno (dosen fakultas kehutanan Unilak) dan lain lain. Simposium yang berlangsung selama dua hari ini dibagi lima sesi, dengan menghadirkan pembicara di masing-masing sesi. Dosen fakultas kehutanan Unilak tampil di sesi lima.
Dihubungi Rabu lalu (15/01/2020), Eno mengatakan bahwa dirinya menjadi pemateri di panel sesi lima, mengangkat tema Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan, narasumber lainnya yaitu Dr Teguh Kurniawan, S.Sos, MSc (Pasca UI). Sebagai moderator Paramaitha Iswari, PhD.
“Di sesi ini saya memaparkan tentang rancangan pembaruan kebijakan pembangunan kehutanan yang merupakan gong bagi keseluruhan tema simposium,” sebut Eno.
Dalam pemaparannya Eno memberikan beberapa kesimpulan yaitu satu, perlu ada kebijakan reforma agraria, Distribusi kepemilikan lahan hutan bisa meniru Swedia. Yang kedua perlu ada perubahan paradigma dan budaya pengurusan hutan, dari orientasi warisan kolonial, kepada ruh keadilan sosial dan kelestarian dan ketiga reforma agraria dan kehutanan, berkaitan erat dengan perbaikan struktur politik dan ekonomi negara.
Hari pertama simposium diawali dengan pemaparan serta pembahasan makalah “Rezim Kawasan Hutan dan Politik Realokasi Penggunaannya” oleh Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS dan Sudarsono Soedomo, PhD. Selanjutnya proses diskusi dibagi ke dalam lima tema. (Jas)
