PEKANBARU, lintasbarometer.com
Pemerintah pusat sudah menyalurkan program Kartu Prakerja di Provinsi Riau dengan total anggaran sebesar Rp 51.439. 500.000.
Anggaran tersebut diberikan kepada 9.586 peserta penerima program Kartu Prakerja di Provinsi Riau.
“Masing-masing peserta mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp 3.550.000 per orang,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jendera Perbendaharaan Provinsi Riau, Bakhtaruddin, Jumat 17/7/2020).
Bakhtaruddin mengungkapkan, total jumlah peserta Kartu Prakerja di Provinsi Riau seluruhnya mencapai 14.490 peserta.
Namun hingga saat ini yang sudah diakomodir baru 9.586 peserta.
Sedangkan sisanya masih diproses.
“Jumlah peserta Kartu Prakerja di Provinsi Riau cukup banyak, total ada 14.490 peserta. Riau berada diurutan kedua terbesar jumlah peserta Kartu Prakerjanya di Sumatera setelah Sumatera utara,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau sudah menerima laporan data penerima program Kartu Prakerja untuk tahap pertama dan kedua.
Sedangkan untuk penyaluran tahap ke tiga sejauh ini belum diketahui berapa jumlahnya.Sebab pihaknya belum mendapatkan laporan dari Kementrian terkait.”Untuk tahap ketiga saya belum menerima laporannya, dan tahap keempat dihentikan. Memang banyak yang menelpon saya terkait Kartu Prakerja ini, ada yang sudah dapat, ada juga yang sudah menjalankan sertifikasinya juga keluar, tapi dihentikan sekarang. Mereka juga tahu itu semua ada di pemerintah pusat, karena daftarnya online, kita hanya meneruskan,” kata Kepala Disnakertrans Riau, Jonli.Pihaknya mengaku sudah menerima surat penghentian sementara penerimaan Kartu Prakerja untuk tahap keempat.
Pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan penjualan paket pelatihan Kartu Prakerja.”Kita sudah menerima suratnya dari pemerintah pusat, dimana memutuskan untuk menghentikan penjualan paket pelatihan Kartu Prakerja yang disediakan oleh mitra Kartu Prakerja, melalui manajemen pelaksana Kartu Prakerja,” ujarnya. Jonli menerangkan, dihentikannya Kartu Prakerja pelatihan ini setelah adanya evaluasi dari pemerintah, dan juga evaluasi dari KPK.Pihaknya masih menunggu perbaikan dari program kerja pemerintah, kepada masyarakat yang sudah mendaftar.”Banyak faktor yang menyebabkan dihentikannya kartu ini. Kita tunggu saja perbaikannya, apakah dilanjutkan atau tidak. Kalau Kartu Prakerja yang lain masih berlanjut, tapi belum tau laporannya sudah berapa banyak yang menerima ditahap ketiga,” katanya. (TP/ Lbr)
