PEKANBARU,lintasbarometer.com
Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan sepakat akan mengantisipasi dan menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), secara bersama pada tahun 2020 ini.
Kesepakan tersebut, terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) gubernur Riau dan jajaran bersama Gubernur Sumatera Selatan dan jajaran terkait penanganan Karhutla, Sabtu (11/1/2020), di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Riau H Syamsuar, Danlanud Roesmin Nurjadin, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Karo OPS Polda mewakili Kapolda, Danrem 031 Wira Bima, BPBD Provinsi Riau beserta Kepala OPD Provinsi Riau dan jajaran. Dan dari Provinsi Sumsel hadir Gubernur H. Herman Deru, berserta Danrem 044 Garuda Dempo, Kolonel. Arh Sonny Septiono dan jajaran.
“Kami ingin dalam pertemuan ini masing-masing jajaran dapat bertukar pengalaman, dan tercipta kesamaan visi dalam menghadapi bencana Karhutla, sehingga penanggulangan Karhutla dapat ditangani lebih baik. Musim kemarau ekstrem akan kita hadapi dalam waktu dekat, Pemprov Riau sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sampai pihak desa agar dapat bersama-sama menjaga hutan dan lahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Syamsuar.
Beberapa kebijakan strategis yang telah dilakukan Pemprov Riau, diantaranya, Pemetaan kembali daerah rawan bencana. Inventarisir kembali terhadap izin perusahaan perkebunan dan pengusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Perlibatan perusahaan dalam patroli bersama yang dapat dimonitoring langsung oleh satgas karhutla Provinsi Riau.
Penyediaan alat pertanian di 99 kecamatan yang rawan karhutla dan penyediaan tanaman yang ramah terhadap lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai zona penyamgga sehingga menciptakan ekowisata terutama di kawasan taman nasional hutan lindung dan hutan konservasi. Pelibatan dunia pendidikan terhadap dosen dan tenaga pengajar lainnya serta mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata dalam mensosialisasikan bahaya karhutla akibat membuka lahan cara membakar.
Menanam tanaman-tanaman yang ramah lingkungan di lahan gambut. Sistem informasi / aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapanfam. Pembuatan embung dan sekat kanal pada lokasi-lokasi lahan gambut.
“Dan penetapan status siaga darurat jika sudah ada informasi awal dari BMKG mengenai masuknya musim kemarau. Selanjutnya pembentukan tim terpadu penertiban kebun sawit ilegal, termasuk penegakan hukum. Terakhir juga menjalin sinergitas antara pemprov dan Kabupaten Kota, serta bersama pemerintah pusat, perguruan tinggi dengan semua pihak,” ungkap Gubri.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, tidak ada kata lain selain kerjasama dalam menghadapi Karhutla ini. Melihat solidnya Gubernur Riau dengan bupati/walikota dalam menangani Karhutla, hal ini menjadi inspirasi bagi dirinya.
“Selama 10 tahun saya menjabat menjadi bupati tidak ada Karhutla, baru saja saya dilantik sebagai gubernur langsung dihadapkan dengan Karhutla, tahun 2019 merupakan kondisi cuaca panas yang sangat ekstrim,” ungkap Herman.
Lahan gambut di Sumsel, beber Herman, ada seluas 1,4 juta. Kubah gambut di Sumsel 20-30 meter, dan berada jauh dari infrastruktur. Andalan pemadaman hanya water bombing dengan cost yang besar sementara APBD Sumsel sedikit. Karenannya Pemerintah Provinsi Sumsel kewalahan menghadapi Karhutla.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada gubernur Riau, sudah mau menerima kami dan bertukar pikiran tentang penanganan Karthula, dan kami juga berterima kasih karena Riau sudah mengumpulkan daerah penghasil sawit tadi pagi. Untuk menghadapi Karhutla tidak ada kata lain, selain saling bekerjasama,” ucap Herman.
Untuk diketahui, pada tahun 2019 yang lalu, kondisi Karhutla di Riau, begitu parah setelah tiga tahun tanpa asap. Dan kembali terjadi pada tahun 2019, yang menyebabkan ratusan ribu haktare lahan terbakar. (mcr)
