PEKANBARU, lintasbarometer.com
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun, belum sepenuhnya bebas dari jeratan hukum. Politisi senior ini kembali ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengesahaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Provinsi Riau tahun 2014 dan RAPBD Riau 2015 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Annas Maamun baru satu tahun bebas dari penjara terkait perkara suap alih fungsi hutan Riau. Pada Oktober 2019 lalu, dia mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo dengan pengurangan hukuman selama 1 tahun.
Setelah bebas pada 21 September 2021, Annas Maamun kembali ke Riau. Pada 13 Oktober 2021 lalu, Annas Maamun yang besar di Partai Golongan Karya (Golkar) dan pernah menjadi Ketua Golkar Riau, bergabung jadi kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Mantan Bupati Rokan Hilir itu ternyata masih menyimpan satu perkara dugaan korupsi. Saat menjabat Gubernur Riau, ia diduga memberikan suap ke anggota DPRD Riau terkait pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Riau 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015.
Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPRD Riau kala itu, terseret dan sudah divonis. Di antaranya dua mantan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus dan Suparman. Keduanya sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan menjalani masa penahanan.
Untuk mengungkap kasus Annas Maamun, KPK mengagendakan pemanggilan terhadap Johar Firdaus dan Suparman. Surat panggilan terhadap kedua politisi Partai Golkar itu sudah menyebar di media sosial, WhatsApp sejak beberapa hari lalu. Surat itu diterbitkan pada Oktober i 2021 ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto.
Disebutkan, Johar Firdaus diagendakan diperiksa pada 26 Oktober 2021 sedangkan Suparman pada 27 Oktober 2021. Pemeriksaan di Mapolda Riau.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, yang dikonfirmasi membenarkan surat tersebut “Benar,” kata Ali Fikri.
Selain Annas Maamun, Johar Firdaus dan Suparman, suap juga menjerat mantan anggota DPRD Riau, Ahmad Kirjauhari. Mereka dinyatakan turut secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
Suparman dan Johar Firdaus didakwa menerima uang suap dan janji atas pembahasan APBD. Johar menerima uang Rp155 juta dan janji pinjam pakai mobil dinas sedangkan Suparman menerima janji pinjam pakai mobil dinas. (Clh/lbr)
