PEKANBARU, lintasbarometer.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menganggarkan untuk perjalanan dinas selama 2021 ini sejumlah Rp 396,1 miliar.
Padahal, Riau dan Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Alokasi dana tersebut sangat tidak masuk akal.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai, Pemprov Riau tidak sensitif dan berbanding terbalik dengan lemahnya ekonomi masyarakat saat dihajar corona sekarang ini.
“Setiap kali melakukan kunker dalam daerah maupun keluar negeri, kita tidak tahu apa saja agenda diperbuat, apa saja hasilnya, apakah berdampak atau tidak. Semua kunker juga laporannya tidak terpublish ke publik. Ini artinya Pemda abai dalam memaknai kunker,” ungkap Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik, Kamis (4/3/2021).
Ia merincikan, anggaran ini terdiri dari kunjungan luar negeri Rp 13 miliar, sedangkan belanja kunjungan dalam negeri Rp 382 Miliar.
Fitra mengakui perjalanan dinas merupakan agenda rutinitas tidak bisa dielakkan.
Sehingga wajar teralokasikan. Akan tetapi, tuturnya, Gubernur Riau, Syamsuar seharusnya melihat kondisi hari ini.
“Jika Pemda Riau dalam hal ini, anggaran besar dari sisi pendapatan, ditambah fasilitas pelayanan publik baik, situasi saat ini tidak covid silahkan saja perjadin,” ujar Taufik.
Menurut Taufik di tengah kodisi ekonomi sulit, tercermin dari pernyataan Gubenur Riau, Syamsuar mau berutang untuk membangun infrastruktur.
Fitra menilai Pemda seharusnya me-refocusing belanja perjalanan dinas khususnya kunjungan luar negeri Rp 13 miliar tersebut untuk dialihkan belanja kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas publik.
“Jika kurang anggaran untuk mendukung pembangunan layanan publik, Gubenur harus membatasi juga terkait dengan belanja perjalanan dinas pemerintah dalam negeri totalnya sangat besar hingga Rp 382 Miliar,” jelas Taufik.
Apalagi kunjungan rapat-rapat dan agenda pertemuan di saat pandemi ini bisa menggunakan virtual zoom tanpa harus melakukan pertemuan langsung.
Taufik mengatakan, seharusnya anggaran belanja yang tak wajar dan sesuai perioritas, tidak ada lagi di 2021. Akan tetapi faktanya ketika kita kroscek di dokumen APBD 2021 masih ada anggaran tersebut.
“Kondisi COVID terus meningkat dari sisi lonjakan kasus ditambah ekonomi Riau yang tidak stabil, pemerintah Syamsuar-Edi seharusnya peka terhadap penyusunan perencanaan belanja di 2021,” tutup Taufik. (Kumparn)
