JAKARTA, lintasbarometer.com
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pengembangan atas penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan sejumlah izin keluar lapas, pemberian fasilitas mewah, dan pelaksanaan proyek di lingkungan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
KPK kini tengah mengusut dugaan proyek-proyek yang dimenangkan oleh tersangka pemberi suap, Direktur Utama PT Glori Karsa (GKA) Abadi Rahadian Azhar, di beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) lain, serta penerimaan suap lain dari Rahadian Azhar.
Di antara bagian pengembangan tersebut, penyidik KPK telah menemukan proyek-proyek yang diperoleh tersangka pemberi suap,Rahadian Azhar, di beberapa lapas selain Lapas Sukamiskin yang pernah dipimpin tersangka penerima suap, dan gratifikasi Wahid Husein selaku Kalapas Sukamiskin sejak Maret-Juli 2018.
“Diduga tersangka RAZ (Rahadian) mendapatkan proyek-proyek di berbagai lapas yang pernah dipimpin oleh tersangka WH (Wahid),” ujar Pelaksana tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta.
Berdasarkan data yang diperoleh awak media sebelum menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Wahid Husein pernah menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas I Madiun, Jawa Timur, Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Banceuy Bandung, Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Jelekong Bandung, dan Kepala Rutan Kebonwaru Bandung.
Berdasarkan sangkakan KPK terhadap Rahadian, dia diduga memberikan suap berupa sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi B 1187 FJG berwarna hitam atas nama Muahir (anak buah Rahadian) senilai Rp500 juta kepada Wahid Husein.
Pemberian suap itu diduga dilakukan sehubungan dengan bantuan yang diberikan Wahid ke Rahadian untuk menjadikan Rahadian sebagai mitra koperasi di Lapas Madiun, Lapas Pamekasan, dan Lapas Indramayu, serta sebagai mitra industri percetakan di Lapas Sukamiskin.
Ali melanjutkan, sehubungan dengan proyek-proyek yang didapat Rahadian di berbagai lapas yang pernah dipimpin Wahid dan dugaan perbuatan yang dilakukan Wahid, maka penyidik juga telah memeriksa beberapa orang saksi. Di antaranya, Kepala Seksi Administrasi Kamtib Lapas Narkotika Kelas II A Jelekong Novi Nugraha.
Selain itu, tutur Ali, penyidik juga mengusut sejumlah proyek lain yang diperoleh Rahadian di berbagai lapas atas dasar rekomendasi dari Wahid. Untuk kepentingan ini, penyidik telah memeriksa beberapa saksi. Mereka di antaranya Kepala Lapas Kelas II B Serui (Papua) Djoko Sunarno, Kepala Lapas Kelas II B Sanana, Kepulauan Sula (Maluku Utara) Noveri Budisantoso, dan Wakil Direktur PT GKA Aston Hutabarat.
Berikutnya Koordinator/Manajer Operasional PT Fajar Basthi Sejahtera di Lapas Jelekong, Bandung Deni Sanjaya, mantan Kepala Lapas Kelas II A Pamekasan sekaligus Pembimbing Kemasyarakatan Madya Kanwil Kemenkumham Jawa Barat M Latif Safiudin, dan Kepala Rutan Kelas 1 Makassar sekaligus mantan Kepala Lapas Kelas II B Indramayu (Januari 2017-awal Januari 2020) Sulistyadi. (Lihat juga infografis: Jaksa Sebut Benny Tjokro-Lima Terdakwa Rugikan Negara Rp16,8 T)
“Ada rekomendasi yang diduga diberikan tersangka WH (Wahid) ke tersangka RAZ (Rahadian) menjadi mitra di beberapa lapas. Khusus saksi M Latif Safiudin, penyidik mengkonfirmasi keterangannya mengenai rekomendasi yang dibuat oleh tersangka WH kepada saksi M Latif Safiudin yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lapas Pamekasan agar perusahaan milik tersangka RAZ dijadikan sebagai mitra koperasi di Lapas Pamekasan,” bebernya.
Jaksa penuntut umum yang menangani sejumlah perkara ini mengungkapkan, sampai saat ini belum bisa menyampaikan apakah beberapa kepala lapas maupun mantan kepala lapas, serta pejabat Kanwil Kemenkumham yang telah diperiksa, juga diduga menerima suap dari Rahadian. Yang pasti kata Ali, proses pengembangan penyidikan masih terus dilakukan penyidik. Detail berbagai proyek, nama-nama lapas, dan siapa saja penerima selain Wahid dari Rahadian akan terbuka dalam persidangan nanti.
“Tentu penyidik mendalami adanya dugaan aliran dana ke beberapa pihak, termasuk kepada tersangka WH (Wahid Husein). Siapa saja pihak tersebut tentu tidak bisa kami sampaikan saat ini,” ujarnya.
Untuk konteks rekomendasi yang diberikan Wahid, penyidik juga telah memeriksa mantan Kepala Lapas Kelas II B Sanana, Kepulauan Sula (Maluku Utara) sekaligus Kepala Lapas Kelas II A Kembangkuning, Cilacap, Jawa Tengah Unggul Widyo Saputro. Saat pemeriksaan Unggul berlangsung, penyidik mendalami secara spesifik hubungannya dengan Wahid maupun dugaan ada atau tidaknya penerimaan oleh Unggul.
“Saya tidak bisa sampaikan apakah yang bersangkutan (Unggul) ikut menerima bersama tersangka WH (Wahid) atau apakah saksi (Unggul) mengetahui pemberian itu. Yang pasti penyidik mendalami keterangan saksi terkait warga binaan yang mendapatkan izin keluar lapas dan adanya dugaan aliran dana ke beberapa pihak, termasuk kepada tersangka WH selaku Kepala Lapas Sukamiskin saat itu,” ungkap Ali.
Selain Wahid Husein dan Rahadian Azhar, KPK telah menetapkan dua orang tersangka lain, yakni Deddy Handoko selaku Kalapas Sukamiskin peridoe 2016-2018 sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi, serta warga binaan sekaligus terpidana yakni Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan sebagai pemberi suap.
Untuk dugaan suap dengan tersangka Wawan, penyidik juga terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Untuk kepentingan ini, penyidik telah memeriksa beberapa saksi. Di antaranya mantan Kepala Seksi (Kasi) Perawatan Narapidana Lapas Sukamiskin sekaligus Kepala Rutan Boyolali, Jawa Tengah Agus Imam Taufik.
Terhadap Agus, penyidik mendalami prosedur pemberian izin berobat keluar Lapas Sukamiskin kepada narapidana, termasuk Wawan saat Kepala Lapas Sukamiskin dijabat oleh Deddy Handoko dan Agus menjadi Kasi Perawatan Lapas Sukamiskin.
Pasalnya, tutur Ali, sebagai Kasi Perawatan saat itu maka Agus bertugas dan memiliki kewenangan mengurus kesehatan dan memberikan izin perawatan bagi narapidana yang akan berobat keluar Lapas Sukamiskin. (SN/ Lbr)
