PEKANBARU, lintasbarometer.com
Gubernur Riau Syamsuar mengaku telah bertemu dengan Plt Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Mahfud MD membicarakan nasib guru berstatus tenaga honorer. Dia meminta agar ribuan guru honorer itu diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Alhamdulillah, berkat perjuangan kita, untuk guru honor SMA/SMK ini di Riau lebih kurang ada 8.000 orang Insyaallah akan menjadi PPPK,” ujar Syamsuar kepada merdeka.com Rabu (3/8).
Tak sendirian, Syamsuar mengaku sedang memperjuangkan nasib guru honorer dan tenaga honorer lainnya itu bersama para bupati dan gubernur se-Indonesia.
“Belum lagi guru honor lainnya di kabupaten, itu banyak sekali. Makanya saya bersama para bupati di Riau, dan gubernur se-Indonesia sedang berjuang agar tenaga honor tidak diberhentikan,” kata Syamsuar.
Syamsuar mengisahkan, sejumlah orang bertanya padanya kenapa dia begitu getol memperjuangkan nasib tenaga honor. Menurutnya, pekerjaan para pegawai negeri sangat terbantu dari tenaga honor. Bahkan, Syamsuar awalnya juga pegawai honor.
“Saya dulu pegawai honor, nasib saja sekarang jadi gubernur. Jadi ini regenerasi, sangat bisa pegawai-pegawai honor ini jadi gubernur. Saya juga tak menyangka jadi gubernur. Kuncinya kerja keras dan banyak berdoa, harus seimbang,” ucap Syamsuar.
Pegawai honor bukan hanya pada guru, tapi juga pemadam kebakaran hutan dan lahan di Riau. Menurut Syamsuar, kebijakan pemerintah untuk penghapusan pegawai honorer, akan berimbas pada kerja operasional di lapangan dalam penanganan Karhutla.
Kebanyakan anggota pemadam kebakaran masih berstatus honorer, sehingga dikhawatirkan kebijakan ini akan berdampak pada penanganan Karhutla di Riau.
“Kebanyakan anggota pemadam ini berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini. Seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil,” jelasnya.
Karena itu Syamsuar mengharapkan kebijakan pemerintah pusat itu tidak terjadi. Kebakaran lahan di Riau membutuhkan tenaga honor, karena aparat TNI Polri akan kewalahan bahkan tidak bisa maksimal tanpa bantuan mereka.
“Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau menjaga karhutla? Tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama,” tegas Syamsuar.
Syamsuar juga sempat memperjuangkan tenaga honorer ini dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Bali, serta juga pernah memperjuangkan ini kepada Wamendagri John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi gubernur se-Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru beberapa waktu lalu. (Rls)
