Jokowi Minta Layanan Publik Tidak Lambat dan Tidak Berbelit-belit

Nasional2645 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, lintasbarometer.com

banner 336x280

Masyarakat kerap mengeluhkan sulitnya mendapatkan layanan publik yang cepat karena rumitnya birokrasi dan berbelit-belitnya prosedur.

Dalam sabutan pada Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik, Rabu malam kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pelayanan publik oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan.

Menurutnya, saat ini sudah tidak seharusnya layanan kepada masyarakat itu lambat dan berbelit-belit.

“Tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” ujar Presiden dikutip dari keterangan resminya.

Seiring dengan adanya perbuhanan situasi, maka Presiden menegaskan bahwa sudah seharusnya ada perubahan juga pada penyelenggara pelayanan publik.

Menurutnya, penyelenggara pelayanan publik tidak boleh cepat berpuas diri dengan pelayanan yang telah diberikan. Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, melainkan harus segera mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja.

“Orientasinya harus hasil, untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” tegasnya.

Jokowi menekankan agar instansi pemerintah membangun paradigma melayani, mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

“Pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antarlembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Presiden pun menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara,” tandasnya. (Rilis)

banner 336x280