PPEKANBARU, lintasbarometer.com
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Rabu (17/2/2021) mengajukan peminjaman helikopter kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini dilakukan menyusul penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Untuk tahap awal, BPBD Riau mengajukan pinjaman tiga helikopter untuk pencegahan dan pengendalian karhutla. Selain digunakan untuk patroli udara, heli itu juga akan digunakan untuk pemadaman api melalui jalur udara atau water boombing bila terjadi kebakaran lahan.
Kepala BPBD Riau Edward Sanger, Rabu (17/2/2021) merinci, dari tiga unit helikopter tersebut, dua akan digunakan untuk kegiatan water boombing dan satu untuk patroli.
Helikopter tersebut akan dikirimkan ke Riau dalam waktu dekat. “Jadi untuk tahap awal ini kami minta tiga helikopter dulu, atau sesuai kebutuhan saat ini. Helikopter tersebut akan digunakan untuk water boombing dan patroli udara,” katanya.
Edwar mengungkapkan, selain pengajuan untuk peminjaman helikopter, pihaknya juga saat ini sedang menjalin komunikasi dengan pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Atau melakukan hujan buatan.
“Selain helikopter juga sedang kami usahakan untuk pesawat TMC. Karena saat ini masih memungkinkan untuk dilakukan TMC, terutama di daerah-daerah yang sudah tergolong rawan kebakaran,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Syamsuar resmi menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau, Senin (15/2/2021). Status siaga darurat Karhutla di Riau diberlakukan hingga 31 Oktober 2021 mendatang.
Penetapan status siaga darurat Karhutla Riau ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Riau nomor 9 tahun 2020. Tentang prosedur tetap kriteria penetapan status keadaan bencana dan komando satuan tugas pengendalian bencana Karhutla di Riau dan situasi tersebut.
“Dengan sudah ditemukannya Karhutla di sejumlah wilayah di Riau dan sudah ditetapkan status siaga darurat karhutla di tiga kabupaten, yakni Dumai, Bengkalis dan Rokan Hilir (Rohil) maka hari ini status siaga darurat Karhutla Riau resmi saya tetapkan.”
“Terhitung mulai hari ini 15 Februari 2021 hingga 31 Oktober 2021 mendatang,” kata Syamsuar saat memimpin rapat koordinasi penetapan status siaga darurat Karhutla Riau di Gedung Daerah.
Syamsuar mengungkapkan, selain ancaman Karhutla, saat ini Riau juga sedang di hadapkan dengan wabah Covid-19. Sehingga dibutuhkan kerja maksimal untuk mencegah dan menangani bencana ini.
“Di tengah ancaman bencana non alam Pandemi Covid-19, saat sampai saat ini masih terjadi dan belum tau kapan akan berakhir, kita juga sedang dihadapkan dengan ancama Karhutla,” katanya.
Saat ini, total luas lahan yang terbakar di Riau sudah mencapai 55,71 hektare yang tersebar empat kabupaten kota. Terluas ditemukan di Kabupaten Siak seluas 33 hektare, kemudian di Bengkalis 17,7 hektare, di Rohil 5 Hektare dan di Dumai 0,01 hektare.
“Dengan ditetapkanya status siaga ini, maka Satgas langsung mempersiapkan diri, baik saranan dan prasaran untuk melakukan pencegahan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta bantuan pemerintah pusat untuk segera melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di Riau. Hujan buatan akan difokuskan di wilayah-wilayah yang saat ini sudah mulai berkurang curah hujannya.
“Secepatnya TMC bisa dilakukan di daerah – daerah yang sudah lama tidak hujan, mudah-mudahan bisa segera turun hujan disana, sehingga bisa meminalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan, dengan ditetapkanya status siaga darurat Karhutla ini pihaknya bisa melakukan antisipasi sejak awal.
Sehingga Karhutla bisa dicegah agar tidak semakin meluas. “Nanti pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BNPB akan melakukan pendampingan terhadap kita dalam melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla di Riau,” katanya.
Sejauh ini pihak BNPB pusat sudah menyiapkan sejumlah perlengkapan yang siap dikirim ke daerah jika memang nanti dibutuhkan. Mulai dari perlengkapan pemadaman, hingga mengirimkan helikopter ke Riau. “BNPB sudah menyiapkan 11 helikopter yang siap untuk dikirim ke daerah,” ujar Edwar Sanger.
“Besok kita akan kirim surat permohonannya ke BNPB, kita akan minta sesuai kebutuhan, tidak 11 unit itu langsung kita minta, tapi cukup beberapa unit saja, disuaikan dengan kebutuhan,” tukasnya. (Fr/ Lbr)