PEKANBARU, lintasbarometer.com
Sekda Kota Pekanbaru M Noer meminta para lurah khususnya Sidumulyo Timur transparan mengenai dana anggaran terkait COVID-19 yang diberikan bantuan Rp100 juta dari Pemprov Riau.
“Kita minta Lurah Sidumulyo Timur itu tranparan mengenai anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi Rp 100 juta itu,” kata Sekda, M Noer Rabu (17/6/2020).
Dia menjelaskan, dalam anggaran itu memang tidak dijelaskan jumlah nominal yang diterima posko COVID-19 di setiap RW. Namun, persentasenya sudah diatur dalam juknis (Juknis).
Dalam Juknis dijelaskan anggaran Rp100 juta, sebesar 5 persen untuk alat tulis, kemudian belanja barang seperti hand sanitizer, masker, disinfektan dan lainnya 10 persen.
Kemudian alat semprot disinfektan 10 persen, belanja sepanduk 10 persen. Makan minum petugas listrik, minyak 35 persen.
“Saya akan pernyatakan itu ke lurah mengenai anggaran. Kita minta dalam waktu dekat RT/RW diskusi dengan lurah mengenai pengunaan anggaran. Biar tidak ada dusta diantara kita,” tukasnya.
Mengenai alasan Lurah Sidomulyo yang menggunakan dana bantuan pos COVID-19 di tingkat RW untuk bantuan sosial (Bansos), dia melarangnya. “Kita pastikan dana bantuan itu bukan untuk Bansos,” jelasnya.
Untuk diketahui, sejumlah RW dan RT melakukan protes karena minim dana bantuan dari kelurahan. Padahal anggaran yang diberikan Rp100 juta. Mereka hanya mendapatkan masker dan hand sanitizer dan uang Rp560 ribu.
“Uang makan, minum, listrik minyak dan spanduk sosialisasi COVID-19 kami banyak nangung, tidak ada bantuan dari lurah. Warga kita iuran sendiri. Lurah harus transparan ,” kata Bangun Sitepu Ketua Posko COVID-19 di RW 03 Sidomulyo. (SN/ Lbr)
