JAKARTA, lintasbarometer.com
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie dari posisinya. Ada dugaan dicopotnya Ronny terkait kontroversi keberadaan buronan KPK Harun Masiku.
Nama Ronny sedang menjadi sorotan dalam kasus yang menyeret Calon Anggota Legislatif PDIP, Harun Masiku dalam perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Imigrasi sempat menyebut Harun berada di Singapura saat KPK menggelar rangkaian operasi tangkap tangan yang menyeret Wahyu Setiawan.
Sementara itu, faktanya bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia ketika KPK menggelar OTT tersebut pada 8 Januari 2020. Istri Harun pun membenarkan bahwa sang suami sudah pulang.
Belakangan, Imigrasi pun mengakui Harun sudah pulang. Mereka beralasan ada kesalahan sistem sehingga terlambat mengetahui kepulangan Harun
Bagaimana tanggapan Ronny soal keberadaan tersangka suap Harun Masiku? Ronny membantah instansinya berbohong
“Enggak ada bohong, enggak ada bohong,” kata Ronny di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa, (28/1/2020).
Ronny menampik pula jika Imigrasi disebut merintangi penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bagaimana kami dibilang merintangi penyidikan? Kawan-kawan tanya kami kasih informasi,” kata dia.
Misteri keberadaan Harun bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan pada 8 Januari lalu. Di hari yang sama, KPK gagal menangkap Harun.
Pihak Imigrasi menyatakan Harun berada di Singapura sejak 6 Januari. Sampai 16 Januari, caleg PDIP itu disebut belum kembali. Namun penelusuran Tempo menemukan Harun diduga sudah ada di Indonesia pada keesokan harinya, yaitu pada 7 Januari 2020.
Saat dimintai konfirmasi sejumlah pejabat berkukuh Harun masih di luar negeri. “Pokoknya masih belum di Indonesia,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedangkan Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak tahu.
Istri Harun Masiku, Hildawati Jamrin, membenarkan suaminya sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Belakangan pihak Imigrasi meralat pernyataan mereka sebelumnya dan mengatakan ada keterlambatan dalam sistem data. (*)
sumber : bizlaw
