Sambung Internet ke 4.000 Desa Terpencil, Sri Mulyani Anggarkan Rp 29,6 T

JAKARTA, lintasbarometer.com

Pandemi COVID-19 disebut-sebut mempercepat penetrasi internet dan teknologi di Indonesia. Sayangnya akses internet masih belum merata ke seluruh daerah.

Untuk mengatasi gap tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membenahi sektor teknologi informasi di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan pada APBN 2021 pemerintah telah menganggarkan USD 2 miliar atau Rp 29,6 triliun untuk belanja teknologi informasi.

“Defisit fiskal tahun depan ditetapkan sebesar 5,7 persen dari PDB dengan tetap mengakomodasi banyak prioritas, termasuk investasi di bidang teknologi informasi. Untuk pengembangan teknologi informasi, pemerintah telah memperluas dukungan anggaran menjadi USD 2 miliar dalam APBN 2021,” ungkap Sri Mulyani dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) The New Normal: Driving Economic Recovery through Digital Innovation, Rabu (21/10).

Sri Mulyani mengatakan belanja teknologi informasi tersebut akan berfokus pada akselerasi transformasi digital untuk pemerintahan, pelayanan publik serta bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah bakal mendorong pemerataan akses internet pada sekitar 12.377 lokasi layanan publik. Tak hanya itu, bendahara negara tersebut juga memastikan bahwa semua desa nantinya akan terkoneksi internet.

Menurutnya hingga saat ini ada sekitar 12.000 desa di Indonesia yang belum menikmati koneksi internet. Dari angka tersebut, pemerintah menargetkan 4.000 desa dan kabupaten di antaranya bisa mendapat akses internet pada tahun depan. Menurutnya tersedianya infrastruktur internet di wilayah terpencil harus segera terealisasi.

Selain menggunakan APBN, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga berupaya mewujudkan percepatan digitalisasi dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema ini telah terealisasi pada proyek Palapa Ring yaitu pembangunan jaringan serat optik sepanjang 35 ribu kilometer untuk sarana komunikasi.“Kita harus memastikan bahwa negara di seluruh dunia dan semua rakyatnya bisa mendapatkan kesempatan yang adil untuk merasakan manfaat digitalisasi,” tandasnya. (Kumparan)