JAKARTA, lintasbarometer.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagia upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Saat ini Kemendagri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menyiapkan protokol kesehatan.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. “Hal itu karena keselamatan penyelenggara pemilihan umum dan warga negara harus tetap berada di atas segalanya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/6/2020) malam.
Bahtiar yang juga kepala Pusat Penerangan (kapuspen) Kemendagri ini memaparkan, protokol kesehatan bisa diterapkan saat pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kemarin tertunda. Penerapan protokol kesehatan juga bisa diterapkan pada saat verifikasi calon perorangan.
Pendaftaran pasangan calon itu, menurut dia, nantinya dapat disepakati untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti menggunakan perwakilan dengan metode-metode tertentu. KPU dan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, juga memperhatikan bagaimana protokol kesehatan saat pengumuman pasangan calon serta tahapan-tahapan pilkada seterusnya.
Keterlibatan Gugus Tugas Daerah atau penyelenggara pilkada di daerah-daerah, dia mengungkapkan, dibutuhkan untuk mempertajam protokol kesehatan yang disusun KPU dalam tahapan Pilkada serentak 2020.
“Hal itu karena kondisi objektifnya atau kondisi geografis daerah tentu berbeda-beda. Kemudian kebiasaan warga di tiap daerah juga berbeda-beda. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan,” kata Bahtiar.
Dia mengaku, keputusan melanjutkan tahapan Pilkada 2020 diambil setelah berkonsultasi dengan seluruh unsur, bukan hanya Kemendagri bersama DPR dan KPU, melainkan bersama Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan para pakar terkait. Apalagi, negara harus melanjutkan kehidupan kebangsaannya, termasuk kehidupan politik.
Sebagai referensi perbandingan, Bahtiar menuturkan, ada kurang lebih 60 negara di dunia yang sedang atau akan melaksanakan pemilu, termasuk pemilu lokal. Sebagian besar di antara negara-negara yang melangsungkan pemilu, ada pula yang sudah selesai melaksanakannya.
Bahtiar mencontohkan, Korea Selatan telah selesai melakukan Pemilu pada Maret 2020 saat puncak pandemi Covid-19 di negara tersebut. “Ada pula yang melakukan penjadwalan ulang (reschedule) dan sebagainya, tetapi hampir seluruh penyelenggaraan pemilu maupun pemilu lokal di berbagai negara itu juga tetap dilanjutkan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.
Oleh karena itu, pada era normal baru saat ini, kedisiplinan menjadi kata kunci yang utama bagi semua pihak untuk menjalankan protokol kesehatan dalam segala aspek kehidupan. Bahtiar mengatakan negara harus bangkit, termasuk pada kehidupan politiknya terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
“Kita tidak boleh terus menerus terjebak pada keadaan yang berlangsung saat ini. Prinsipnya seluruh daerah dan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu siap melaksanakan dan mengawal Pilkada serentak 2020 yang tahapannya akan dimulai pada 15 Juni mendatang,” katanya.
