JAKARTA, lintasbarometer.com
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai setelah tidak adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dari mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi sejak kurikulum tahun 1994, yang lantas digabungkan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), hingga diubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada tahun 2003, telah membuat generasi 90-an mengalami missing link terhadap ideologi bangsa, Pancasila. Walaupun dalam PKN juga turut memuat tentang Pancasila, namun pembelajarannya lebih bersifat pengetahuan, bukan pemahaman.
“Keberadaan mata pelajaran PMP merupakan amanat Ketetapan MPR No. IV tahun 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. Akibat ketiadaan PMP, generasi muda bangsa seperti kehilangan pegangan ideologi. Sehingga gampang disusupi ideologi transnasional yang justru tak sejalan jati diri bangsa. Padahal, Pancasila yang digali Bung Karno bersumber dari jati diri bangsa Indonesia. Kita menjadi bangsa yang tak menghargai dan melupakan jati dirinya sendiri, asyik memakai ‘make up’ jati diri bangsa lainnya,” ujar Bamsoet saat menghadiri pembukaan Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) serta penandatangan MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang turut dihadiri Wakil Presiden KH Maruf Amin dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Jumat (21/2/20).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang menelaah untuk menghidupkan kembali mata pelajaran PMP. Sambil menunggu hal itu terwujud, MPR RI mengajak para guru di semua tingkatan dari mulai sekolah dasar hingga dosen perguruan tinggi, menjadi agen pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
“Di hari baik KONKERNAS PGRI ini, MPR RI dan PGRI menandatangani MoU untuk bekerjasama dalam memasyarakatkan dan mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui MoU ini, para guru tak hanya menjadi agen pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI bagi internal organisasi guru saja. Melainkan juga bisa lebih memberikan pemahaman kepada peserta didiknya yang notabene generasi masa depan bangsa, agar bisa menjaga dan merawat Indonesia melalui Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua KADIN Indonesia ini memaparkan, selain dengan PGRI, MPR RI juga telah menandatangani MoU sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Serta dalam waktu dekat dengan Persatuan Wartawan Indonesia, hingga ke berbagai pesantren dan institusi pendidikan keagamaan lainnya.
“MPR RI tak akan tinggal diam melihat generasi bangsa direnggut ideologi transnasional. Kita punya Pancasila, yang terbukti telah mengikat rasa persaudaraan berbagai suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Disini, semua orang bisa hidup damai, aman, dan nyaman. Jika saat ini kenyamanan hidup terganggu akibat ulah segelintir orang, tak lebih merupakan kesalahan kita sebagai sebuah bangsa yang sepertinya mulai mengabaikan Pancasila,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini yakin dengan melibatkan berbagai komponen elemen bangsa seperti guru, pengusaha, wartawan, hingga cendekiawan dan tokoh agama, maka kesadaran bangsa akan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, akan tumbuh kembali lagi. Kita bisa kembali mengenali jati diri sebagai sebuah bangsa yang hebat, dengan keharmonisan hidup ditengah berjuta perbedaan.
“Porak porandanya rasa kebangsaan yang akhir-akhir terjadi, bisa jadi karena ulah pihak-pihak asing yang menginfiltrasi ideologi transnasional akibat ketiadaan Pancasila di bangku-bangku sekolah, dunia usaha, pekerjaan, hingga kehidupan bermasyarakat. Karenanya, melalui Empat Pilar, MPR RI mengetuk kesadaran seluruh elemen bangsa untuk kembali ke jati diri nasional. Kita bangsa besar yang kuat dan dahsyat, dengan Pancasila sebagai pedoman ideologinya,” pungkas Bamsoet. (BSI/Jas)
