JAKARTA, lintasbarometer.com
Ada yang menarik dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan PT Pertamina (Persero). Pasalnya, anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir blak-blakan meminta Pertamina memberikan bantuan sosial atau corporate social responsibilty (CSR) ke daerah pemilihannya (dapil).
Rapat yang ini dihadiri jajaran Direksi Pertamina ini dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto. Sejatinya, dalam rapat ini, perusahaan pelat merah perminyakan itu memaparkan perkembangan terbaru proyek biodiesel 30 persen atau B30 hingga B100.
Namun, begitu rapat selesai, seperti dilansir kumparan, tepatnya pukul 14.49 WIB, salah satu anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat meminta Pertamina memberikan bantuan sosial atau corporate social responsibilty (CSR) ke daerah pemilihannya (dapil). Nasir tercatat berasal dari dapil Riau.
“Jadi, mohon izin pimpinan, tolong masalah CSR biar teman-teman agar tenang dikit. Terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,” kata dia di ruangan rapat, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1).
Permintaan Nasir tersebut disampaikan terbuka di forum rapat karena merasa sudah memasuki sidang rapat pertama, namun CSR dari Pertamina untuk dapilnya tak pernah datang. Dia meminta jatah CSR karena merasa malu pulang ke Riau tanpa membawa bantuan.
“Ini kita udah masuk sidang pertama, pulang ke dapil enggak bawa apa-apa. Jadi kita minta, apa kita buat polanya seperti tahun lalu, kira-kira seperti apa Bu Dirut?” kata dia bertanya kepada Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.
Nicke yang ditanya begitu, tak menjawab apa-apa sebab rapat langsung ditutup oleh Wakil Pimpinan Rapat, Alex Noerdin dari Fraksi Golkar untuk memasuki kesimpulan rapat. Tapi, Alex sempat mengingatkan Nasir bahwa minta jatah CSR tersebut seharusnya tak dibahas dalam rapat.
“Barangkali tidak disampaikan di sini,” pungkas Alex. (Bizlaw/Lbr)
