PELALAWAN, lintasbarometer.com
Pemerintah Kabupaten Pelalawan melaksanakan rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana karthutla tahun 2020 yang berlangsung di auditorium Kantor Bupati di Pangkalan Kerinci.Kamis (24/01).
Rakor ini merupakan rapat koordinasi yang di lakukukan dalam rangka pencegahan dari awal penanggulangan bencana karhutla agar kebakaran hutan di Pelalawan bisa sejak dini terdeteksi dan dapat di lakukan pencegahan.
Rakor ini tampak di hadiri oleh Bupati Pelalawan H.M.Harris, Kapolres Pelalawan AKBP M Hasyim Risahondua,Kejari Pelalawan yang di wakili oleh Kasi Intel Kejari Pelalawan Sumriadi,Ketua DPRD Adi Sukemi, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Aidil Amin,Dinas DLHK Propinsi Riau, serta Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Bambang Setyawan,SH,MH. Selain itu juga tampak hadir perwira di jajaran polres pelalawan,pimpinan perusahaan yang beroperasi,kepala opd,para camat,dan manggala api
Bupati Pelalawan H.M.Harris di awal sebelum memberikan sambutan langsung meabsen satu persatu perusahaan yang hadir, dari 73 nama perusahaan yang terdaftar dalam daftar absen, terdapat 8 perusahaan yang tidak hadir dalam rakor ini yaitu PT Guna Dodos, PT Peputra Supra Jaya, PT Pesaon Rayo, PT Merbau Pelalawan, PT Nasional Timber, PT Bukit Raya Timber, PT Putra Riau Perkasa dan PT RGM.
Usai meabsen satu persatu perusahaan tersebut Bupati Harris mengingatkan perusahaan yang tidak hadir untuk cepat tanggap karena di rakor ini sudah di ingatkan dan menjadi catatan tersendiri bagi Bupati Pelalawan H.M.Harris serta Kapolres Pelalawan AKBP M.Hasyim Risahondua.
“Pak kapolres langsung catat perusahaan yang tak hadir,jadi catatan bagi kita pas kejadian kebakaran hutan jangan tak di ingatkan, perusahaan yang tak hadir berarti tak serius menangani Karhutla. Pemda hanya meminta komitmen perusahaan untuk mencegah karhutla di wilayah masing-masing.
Harris menambahkan juga para camat agar segera menganggarkan di Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penanggulangan karhutla ini,dan apabila di temukan titik api segera lakukan pemadaman.
Bupati Pelalawan dua periode ini menambahkan agar kebakaran hutan ini perlu kita melihat situasi kondusifitas perlu kita menjaga daerah kita dari isu isu yang tidak dapat di pertanggungjawaban,selain itu juga nanti team perlu melakukan koordinasi bersama BPBD Provinsi untuk bantuan water booming.
“Perlu kita sama sama menjaga kondusifitas daerah agar jangan karhutla ini menjadi isu di tengah tahun politik sekarang dengan informasi dan berita yang tidak dapat di pertanggung jawabkan dimana Pelalawan adalah yang memiliki titik api menengah akan tetapi ini bisa menjadi isu nasional yang berdampak bagi kondusifitas daerah kita.Selain itu kita Pelalawan ini dekat dengan Propinsi langkah cepat kita lakukan koordinasi bersama BPBD Propinsi untuk waterboomingnya.”Tutup Harris.(MC Hms/Fadly)
