PEKANBARU, lintasbarometer.com
Gubernur Riau Syamsuar diminta oleh sejumlah pihak salah satunya mahasiswa untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, ia diniliai telah menyalahgunakan kekuasaan untuk melantik keluarganya menjadi pejabat.
Nama Gubernur Riau menjadi sorotan masyarakat lantaran melantik menantu, adik, kakak, sampai istri sendiri menjadi pejabat daerah Provinsi tersebut. Tak hanya itu, Syamsuar pun mendapatkan julukan “Family Man” karena hal ini.
Pengangkatan tersebut lantas dianggap oleh masyarakat sebagai nepotisme dan upaya untuk membangun dinasti kekuasaan. Para mahasiswa yang tergabung dana Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pun memprotes sikap tersebut.
“Mereka belum genap 1 tahun menjabat, namun sudah melakukan nepotisme di Pemerintahan Riau,” tegas Ketua DPC GMNI Pekanbaru, Fadli, Jumat (10). Fadli juga meminta agar Gubernur Syamsuar bisa menstrerilkan struktur pejabat di lingkungan Pemprov Riau dari praktik nepotisme.
“Jika hal ini tidak dapat dilakukan Gubernur Riau, maka dengan hormat GMNI Pekanbaru meminta Syamsuar mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Riau,” terangnya. Permintaan untuk mundur ini disampaikan karena Syamsuar telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengakomodir keluarga dan kerabat dekatnya menjadi pejabat.
Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pekanbaru, Nofra Khairon juga turut mendesak agar Gubernur Riau Syamsuar maupun Sekdaprov Yan Prana Jaya untuk segera mengklarifikasi soal isu dinasti kekuasaan tersebut.
“Isu ini sudah meresahkan masyarakat, kita minta Pak Gubernur maupun Sekda segera jelaskan ke masyarakat, siapa saja kerabatnya yang dilantik menjadi pejabat,” kata Nofra. Ia juga sempat menyinggung kasus serupa dimana Gubernur Riau Annas Maamun yang melakukan hal sama.
Karena itu, masyarakat menginginkan agar para pejabat tersebut memberik klarifikasi agar tak menimbulkan kecemasan tersendiri terhadap kinerja ASN. “Intinya kita minta ini dijelaskan, ini merusak Marwah Riau karena isu ini sudah menjadi isu nasional,” tutupnya. “Apalagi saya juga baca media nasional mainstream mengangkat isu ini.”
Di lain sisi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan memastikan jika seluruh pejabat yang dilantik pada Selasa (7/1) itu telah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. “Jadi mohon masalah pelantikan ini jangan dipolitisasi,” kata Ikhwan dalam keterangan yang dirilisnya. “Sampai ada mengait-ngaitkan dengan masalah keluarga atau kerabat pimpinan. Ini kesannya jadi lain.”. (WK)
