JAKARTA, lintasbarometer.com
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah (pemda) terdepan dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ada lima hal yang diminta wapres kepada Pemda, yaitu:
1. Dampak pandemi COVID-19 telah mengubah kondisi perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus berjuang dalam mengatasinya dengan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.
“Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” ujar Wapres Ma’aruf Amin dikutip dari laman Setkab, Selasa (10/5).
2. Wapres meminta pemda terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.
Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat.
“Terutama generasi muda,” kata Wapres.
3. Wapres mengajak pemerintah daerah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Wapres memberikan lima instruksi untuk seluruh pemda, salah satunya menyangkut PNS dan PPPK.
Dia menilai, penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
“Seluruh aparat pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” tuturnya.
4. Pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Ini kata Wapres, diimplementasikan melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM.
5. Wapres mendorong pemerintah daerah untuk wujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) baik PNS maupun PPPK,” tegas Wapres.
Sebab, lanjutnya, sekitar 77 persen PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berada di instansi daerah. (Jpnn)
