PEKANBARU, lintasbarometer.com
Tim jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau turun ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Tim mendalami kasus dugaan korupsi kasbon APBD di Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu tahun 2005-2008 sebesar Rp114 miliar
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, mengatakan, tim ke Inhu pada Rabu (27/1/2021). Menurutnya dalam proses pendalaman kasih, jaksa penyidik masih membutuhkan sejumlah bukti.
“Tim turun ke Inhu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Tim pendalamannya kasus kasbon Rp114 juta,” ujar Muspidauan di Pekanbaru, Kamis (28/1/2021).
Untuk mendapatkan bukti, kata Muspidauan, tim mendatangi sejumlah instansi yang terkait dengan pengelolaan anggaran. Salah satunya mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Inhu.
Penanganan perkara ini merupakan kelanjutan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Inhu, Thamsir Rachman. Saat ini, Thamsir sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.
Penanganan perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam proses penyelidikan, tim jaksa penyekidik sudah meminta keterangan 10 orang saksi.
Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Hilman Azazi, mengatakan, jaksa penyidik sedang memaksimalkan apa yang telah divonis oleh pengadilan terkait korupsi yang melihatkan Thamsir Rachman.
“Kemudian kita (Kejati) kejar orang-orang yang belum mengembalikan (uang kerugian negara). Lalu orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pidana itu kita kejar juga,” terang Hilman.
Dalam kasus ini, Thamsir sudah divonis 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung RI. Selain penjara, MA juga menghukum membayar denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti kerugian negara Rp28,8 miliar atau subsider 2 tahun kurungan.
Thamsir dinyatakan bersalah sesuai pasal 2 junto pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 KUHPidana.
Hukuman terhadap Thamsir lebih ringan 6 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Thamsir dengan penjara 14 tahun dan denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan penjara.
JPU menuntut Thamsir membayar pengganti sebesar Rp45,1 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan 5 tahun dan 6 tahun penjara.
Dalam kasus ini, Thamsir diduga tidak bisa mempertanggungjawabkan dana kas bon daerah tahun 2005-2009 sebesar Rp114.662.203.509. Dana yang dikeluarkan itu, tanpa didukung dengan dokumen yang sah dan lengkap.
Dana ratusan miliar itu, tersebar di lima kelompok pengajuan pembayaran. Pertama, kas bon dari Sekdakab Inhu sebesar Rp46.577.403.000. Kedua, kasbon pimpinan dan sebagian anggota dewan DPRD Inhu sebesar Rp18.690.000.000. Ketiga, kasbon yang diajukan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Bendahara Sekwan Inhu sebesar Rp6.219.545.508.
Keempat, kas bon yang dibuat oleh pejabat SKPD Inhu untuk panjar pelaksanan kegiatan di SKPS senilai Rp19.681.461.972. Kelima, kasbon pihak ketiga atau rekanan, untuk panjar proyek termin sebanyak Rp23.493.793.029.
Permintaan kas bon itu dilakukan secara lisan selama empat tahun. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan sebesar Rp45,1 miliar. (Clh/ Lbr)
