JAKARTA, lintasbarometer.com
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan kabar baik terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di awal 2021.
Sosok yang karib disapa Bu Risma, itu memastikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bansos di pekan pertama 2021.
Kemensos pada 2021 akan melanjutkan tiga program bansos. Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja nonstop untuk memastikan ketiga bansos itu dapat salur serentak seluruh Indonesia.
“Kami tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama Bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/12).
Rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dan dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, itu membahas rencana pelaksanaan bansos 2021.
Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah.
Kemensos tengah mendorong data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat.
“Data harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” ujar wali kota Surabaya yang menjabat dua periode itu.
Risma mengutip arahan Presiden Jokowi menyatakan ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah.
Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
Misalnya, kata Risma mencontohkan, bansos sembako itu rata-rata satu bulannya senilai Rp 3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp 60 miliaran di daerah.
“Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan makanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Lebih lanjut Risma menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021.
“Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kami berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Namun, untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda.
Pada 2021, program kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu per bulan per KPM, salur Januari-Desember 2021.
BST 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek.
Penyalurnya adalah PT Pos dengan indeks bantuan Rp300 ribu per KPM selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April.
Berikutnya adalah bansos PKH 2021, ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Bank Himbara.
Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Bansos ini akan diberikan setiap tiga bulan sekali tahap pertama Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan tahap ke empat Oktober 2021.
Terkait persiapan penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaannya.
Risma juga mewanti-wanti agar bantuan tidak untuk dibelikan rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.
Realisasi Anggaran
Per 28 Desember 2020, dari Rp 134,119 triliun realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp 131,054 atau 97,71 persen.
Capaian tersebut mencerminkan tingkat realisasi anggaran yang juga tinggi di setiap pos belanja.
Tercatat realisasi anggaran pos pegawai sebesar 88,17 persen, pos belanja barang sebesar 95,82 persen, belanja modal sebesar 94,08 persen, dan belanja bansos sebesar 97,71 persen.
Selain itu, kontribusi besar dan signifikan juga terlihat dari tingginya realisasi anggaran dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Dari anggaran PEN di Kemensos Rp 127,208 triliun, realisasi mencapai 98,54 persen per 28 Desember 2020.
Salur bansos penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam PEN menunjukkan realisasi yang menggembirakan dan signifikan.
Sebanyak tiga program bansos sudah salur sebanyak 100 persen. Program itu adalah PKH dengan anggaran Rp 36,7 triliun, Bansos Beras (BSB) dengan anggaran Rp 4,5 triliun dan Bansos Tunai untuk KPM BPNT non-PKH dengan anggaran Rp 4,5 triliun.
Adapun tiga bansos lainnya menunjukkan realisasi mencapai di atas 97 persen per 28 Desember 2020.
Yakni untuk bansos sembako Jabodetabek anggaran Rp 6,4 triliun dengan realisasi sebesar 98,49 persen. BST dengan anggaran Rp 32,4 triliun realisasi 97,55 persen. Kartu Sembako/BPNT dengan aggaran Rp 42,5 triliun realisasi sebesar 97,59 persen. (Jpnn)
