JAKARTA,lintasbarometer.com
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai wajar jika Presiden Jokowi menggulirkan ancaman reshuffle bagi para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Dia bahkan meyakini nama-namanya sudah dikantongi suami Iriana itu.
“Kalau siapa yang layak di-reshuffle saya pikir Kang Mas Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh,” ucap Arief pada Senin (29/6).
Demikian disampaikan Arief merespons ancaman Jokowi yang bakal melakukan langkah extraordinary menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Termasuk, dia sudah memikirkan soal reshuffle kabimet himgga pembubaran lembaga.
“Sebenarnya bekerja dengan tipe kepemimpinan Kang Mas Jokowi paling enak banget buat menteri-menterinya. Karena beliau itu seorang yang berani ambil risiko apa pun untuk kepentingan rakyat dan negara,” lanjut waketum Gerindra ini.
Sebagai contoh, katanya, Jokowi bahkan menawarkan kebijakan berupa Perppu maupun Perpres jika ada hambatan falam penanganan Covid-19, demi penyelamatkan ekonomi kecil, ancaman PHK bagi kaum buruh, serta unruk menciptakan pertahanan kesehatan (health security) di masa pandemi.
Namun Arief sangat menyayangkan banyak menteri dan pimpinan lembaga dalam menghadapi pandemi ini tidak melakukan tindakan atau kebijakan extra ordinary. Kondisi itu semakin memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security.
“Padahal terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus, sudah membuat Ibu Sri Mulyani berbusa busa bicaranya, namun yang terjadi instrumen-oinstrumen untuk mencegah itu lamban realisasinya,” turur Arief.
Instrumen-instrumen itu antara lain seperti rendahnya realisasi belanja pemerintah untuk bansos, alat kesehatan. Begitu juga program penyelamatan ekonomi nasional (PEN) di sektor UMKM, restrukturisasi kredit macet akibat PSBB yang tidak kunjung dieksekusi.
“Sementara, daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya empat bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya. Dan ini tentu berdampak pada PHK besar besara,” sambung Arief.
Yang sangat disesalkan lagi, tambahnya, anggota DPR RI dari parpol koalisi bukannya mendukung program pemerintah untuk membantu masyarakat akibat Covid 19 dan bisa mendapatkan semacam BLT, justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi kebijakan tersebur.
“Misalnya saja program kartu prakerja yang sangat membantu masyarakat malah diobok-obok, dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal dana dan pelatihan prakerja sangat membantu masyarakat,” tandasnya. (Jpnn/Lbr)
