PEKANBARU. Lintasbarometer.com
Meski imbauan larangan mudik telah diberikan pemerintah, Pemerintah Provinsi Riau harus memiliki siasat untuk merespon kepulangan para perantau ke Bumi Lancang Kuning.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Elfiriandi, mengatakan, saat ini pemprov Riau belum memiliki rencana aksi yang padu dalam merespon kedatangan warga perantau. Pemudik dapat turun di mana saja, dari Bandara, Pelabuhan, Terminal bus dan lainnya.
“Sekarang kan responnya hanya mengandalkan pemeriksaan kesehatan di bandara atau pelabuhan. Kedatangan jalur darat seperti apa? ini lebih menantang karena penumpang bisa turun di mana saja sebelum sampai ke terminal,” urainya kepada Gatra.com, Jum’at (10/4).
Ia menyebut, Pemprov Riau perlu menerapkan pemeriksaan berlapis untuk pemudik yang pulang melalui jalur darat. Hal ini diperlukan menyikapi orang tanpa gejala COVID-19 yang mungkin lolos pada pemeriksaan pertama.
“Bagi perantau yang tidak mau dikarantina, pemprov harus menyodorkan surat pernyataan agar mereka siap mengisolasi diri. Dan surat itu ditembuskan ke desa setempat, kalau dilanggar ya diisolasi paksa,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Penghubung Riau di Jakarta, Erisman Yahya, menyebut pihaknya belum memperoleh kabar terkait kepulangan warga Riau di Jakarta sehubungan penutupan pabrik di kawasan Jabodetabek.
Erisman menilai, hal itu lantaran tak banyak warga Riau yang memilih profesi buruh di Jabodetabek.
“Kalau untuk buruh, mungkin orang Riau lebih memilih Batam ketimbang Jabodetabek. Tapi sebagai penghubung Pemda di ibukota kita tetap mengamati setiap perkembangan,” tutupnya.
Di ketahui, hingga Jum’at siang (10/4), jumlah orang dalam pemantauan (ODP) COVID-19 di Riau mencapai 28.535 jiwa. Sementara itu jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 216 orang , dengan 10 diantaranya meninggal. Adapun jumlah positif Corona di Riau mencapai 12 orang dengan 1 dinyatakan sembuh. (Gtr/ Lbr)
