JAKARTA, lintasbarometer.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI Sonny Danaparmita menyoroti permasalahan PT PANN Multi Finance (Persero).
Dia menilai perusahaan BUMN tersebut terus merugi lantaran memiliki berbagai anak perusahaan yang tak sesuai bisnis inti perusahaan.
Sonny heran lantaran perusahaan yang didirikan pada 1974 itu ternyata hanya memiliki 7 karyawan. Padahal, perseroan memiliki usaha pengadaan armada pesawat hingga perhotelan.
“(Usaha) PANN hampir semua rugi, pegawainya tinggal 7 orang. Core bisnisnya tidak jelas, banyak yang diurusi,” ujar Sonny pada Selasa, (19/2).
Fraksi partai PDIP Perjuangan tersebut mempertanyakan strategi perusahaan yang sebelumnya bernama PT Pengembangan Armada Niaga Nasional itu ke depan.
Apalagi, dalam APBN 2020 BUMN tersebut mendapatkan suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp3,76 triliun dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PANN Hery Soewandi menjelaskan perusahaan memang merugi hingga harus mengajukan PMN. Dia menyebut, PANN yang memiliki bisnis inti di pembiayaan kapal niaga mengalami kerugian akibat Perjanjian Penerusan Pinjaman atau Subsidiary Loan Agreement (SLA).
Dia menyebut proyek jet pesawat dengan Jerman dan pemberdayaan kapal ikan yang dikerjakan perusahaan dengan Spanyol berhenti di tengah jalan. Masalah tersebut menggerus keuangan perusahaan.
Sejak 1994 perusahaan telah dililit berbagai masalah hingga Kementerian BUMN mengusulkan PMN untuk memutihkan utang nonpokok perusahaan.
“Kompetensi PANN hanya di kapal niaga tapi dititipi banyak usaha oleh pemerintah,” jelas Hery.
Untuk diketahui, PT PANN menjadi sorotan publik setelah Erick Thohir mengungkap kebingungannya ketika mengetahui anak usaha PANN bergerak di industri perhotelan.
Sementara pada Desember 2019, Sri Mulyani malah mengaku belum pernah mendengar perseroan yang juga memiliki usaha di bidang telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran sektor maritim tersebut.
Adapun alokasi PMN nontunai PANN tahun ini berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi ekuitas. ( RS/ Lbr)
