ROHUL, lintasbarometer.com
Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-Naker), Kabupaten Rohul
Kegiatan Mou tersebut digelar, di Hotel Gelora Bhakti, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rohul, Kamis (7/2/2020).
Kegiatan itu, dihadiri Ketua Bawaslu Rohul, Fajrul Islami Damsir, Komisioner Bawaslu, Gummer Siregar, Alamsyah HS, Fanni Ariyandi, SH, Yurnalis, Koordinator Sekretariat Oktrizal Chandra, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-Naker) Pekanbaru, Ahmad Fauzan, SE MM, Kepala BPJS Cabang Rohul Ridwan Lubis, seluruh Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan se Rohul.
Kegiatan tersebut, selain MoU dengan BPJS Provinsi Riau, kemudian juga penyerahan kartu BPJS secara simbolis kepada Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir dari Kepala BPJS-Naker Pekanbaru.
Disampaikan, Ketua Bawaslu Rohul Fajrul Islami Damsir hal ini melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan mulai anggota dan Staf tingkat Rohul hingga panwascam, hal ini merupakan tindaklanjut kerjasama atau MoU Bawaslu RI dengan BPJS.
“Total semua yang ikut nanti sebanyak 48 orang untuk diaktifkan BPJSnya, agar nanti dalam proses pelaksanaan pengawasan Pilkada pemilihan ini bisa ada jaminan perlindungan,” katanya.
“Untuk tingkat desa nanti kita lihat kondisinya kedepan, apakah memungkin untuk kita ikutkan dalam program ini, ” ujarnya.
Kemudian Kepala Cabang BPJS-Naker Pekanbaru, Ahmad Fauzan, SE MM, menyebutkan hal ini melanjutkan amanah ataupun turunan dari Bawaslu RI dengan BPJS ketenagakerjaan yang ada di kantor pusat.
“Agar seluruh petugas Bawaslu dan turunannya untuk kegiatan Pilkada serentak tahun 2020 ini ikut BPJS Naker. Tentunya ini sesuai dengan amanah Komisi 9 DPR RI wajib melindungi dalam program BPJS tenagakerjaan yaitu di dua program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.
“Ini kami sudah mengimplementasikan, maka kami berkewajiban memberikan sosialisasi dan edukasi, betapa pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan ini,” ujarnya.
“Ya, tentunya memberikan kepastian perlindungan kepada seluruh petugas pengawas pemilu mengawal Pilkada ini jika terjadi resiko 0,54%, itu program yang sudah terencana dari Bawaslu RI,” pungkasnya. (D.rambe/raja/jasman)
