Diduga Terlibat Kasus Jiwasraya Dan Asabri, Waketum Gerindra Desak Jokowi Copot Moeldoko

Nasional, Politik3754 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, lintasbarometer.com

banner 336x280

Desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko semakin tinggi usai menguatnya kasus Jiwasraya dan Asabri.

Desakan itu juga muncul dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono. Arif mendesak Presiden Jokowi untuk menangkap dan mengungkapkan pelaku kejahatan atau perampok Jiwasraya dan Asabri.

“Sudah saatnya Kangmas Joko Widodo untuk konsentrasi dalam penegakan hukum terutama lebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo Cs serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat beratnya,” kata Arief Poyuono, Sabtu (11/1).

Bukan tanpa alasan, Arief meyakini bahwa perampok Jiwasraya dan Asabri mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang dekat Presiden Jokowi.

“Jadi dengan mandat dari rakyat, Kangmas (Jokowi) tidak boleh ragu-ragu untuk menyikat semua orang lingkaran Kangmas yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri,” harapnya.

Dimana kata dia, Hary Prasetyo  dimasukkan sebagai staff di KSP dibawah pimpinan Moeldoko pada saat Jiwasraya hancur.

“Ini bukti kalau perampok Jiwasraya itu ada disekitaran kangmas Joko Widodo, karena itu Kangmas harus mengevaluasi Moeldoko atau mencopot Moeldoko yang telah menempatkan Hary Prasetyo dengan alasan tidak tahu siapa Hary Prasetyo,” tegasnya.

Padahal tambah Arief, kasus Jiwasraya sudah meledak pada 2018 lalu dengan mengalami kesulitan membayar polis para pemegang polis.

Lalu Asabri yang dibobol hingga 10 triliun ini juga kaya Arief sebagai bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Presiden Jokowi.

Jangan sampai, sambungnya, Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI Polri hilang. Akibatnya, bisa memicu kemarahan yang punya dana di Asabri.

“Kangmas jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Century,” tegasnya. (*)

 

sumber : RMOL

banner 336x280