JAKARTA, lintasbarometer.com
Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai pelaksanaan uji coba pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas di Ibu Kota, lebih baik ketimbang daerah lainnya. “Untuk pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan Covid-19 di sekolah hampir semuanya sudah terpenuhi karena anggarannya tersedia di dana BOS,” kata Teguh, Selasa, 8 Juni 2021.
Namun, untuk pengujian melalui tes swab bagi para guru, tenaga pendukung dan peserta didik, tidak ada perlakuan khusus baik di Jakarta maupun daerah penyangga. Padahal dalam petunjuk teknis mereka menyatakan sekolah tatap muka bisa dihentikan jika ada peserta didik, pengajar atau tenaga pendukung yang positif.
“Pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa tidak ada di antara mereka yang terpapar Covid-19 atau menjadi carrier Covid-19 selama sekolah tatap muka jika tidak dilakukan tes?”
Begitu juga dengan penegakan protokol kesehatan saat menuju maupun pulang seusai sekolah tatap muka. Dalam pantauan Ombudsman, peserta didik hanya bertahan sebentar dalam penegakan protokol kesehatan. “Selebihnya hampir seperti tidak dalam kondisi pandemi di tempat sekolah tatap muka.”
Selain itu, saat keberangkatan dan kepulangan siswa tidak ada alat kontrol untuk memastikan peserta didik menjalankan protokol kesehatan. Hal itu terlihat dari tidak adanya kewajiban penggunaan bus sekolah yang lebih terkontrol pengawasannya atau dijemput orang tua siswa.
“Temuan kami satuan pendidikan atau sekolah, tidak melakukan itu.”
Menurut dia, jika tidak ada pengawasan dari transportasi selama perjalanan bakal mempersulit pemerintah melakukan pengetesan, penelusuran, dan penanganan atau 3T. “Untuk tahap satu kemarin kami tidak bisa katakan gagal atau berhasil karena alat monevnya tidak tersedia.”
Mulai hari ini, 9 Juni 2021, Dinas Pendidikan DKI melaksanakan sekolah tatap muka tahap kedua dengan melibatkan 226 sekolah. Sebanyak 83 maktab di antaranya merupakan sekolah yang telah mengikuti pembukaan tahap pertama pada 7-29 April lalu. Sekolah tatap muka tahap kedua akan dilaksanakan sampai 24 Juni mendatang.
Sejauh ini, kata dia, Pemerintah tidak mendapatkan data pasti apakah selama sekolah tatap muka tahap satu tidak ada peserta yang terkena Covid-19 atau tidak. Sebab, alat validasinya berupa tes swab tidak dilakukan.
Untuk itu, menurut Ombudsman, sebelum pelaksanaan tahap dua harus didahului oleh kajian kemampuan daerah dalam mengelola sekolah tatap muka mengenai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya manusia hingga anggaran. “Termasuk upaya mitigasi jika sekolah tatap muka menjadi wahana munculnya klaster baru.” (Tempo)
