ROHUL, lintasbarometer.com
Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman, menyatakan Pemkab Rohul akan berupaya mengatasi defisit anggaran.
“Selain upaya atasi defisit anggaran, juga berupaya efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Rohul,” kata Bupati Rohul H Sukiman, saat penyampaian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Anggota DPRD Rohul terkait Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Rohul 2020 di rapat paripurna di Gedung DPRD Rohul, Selasa (29/6/2021) sore kemarin.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Nono Patria Pratama, Andrizal dan anggota DPRD Rohul. Juga hadir Forkopimda, Ketua TAPD Rohul H Abdul Haris SSos MSi dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rohul.
Bupati Sukiman menambahkan, pihaknya akan dengan lebih cermat dan lebih ketat, dalam menyusun asumsi-asumsi penerimaan di dalam APBD Rohul.
‘’Kita akan lakukan optimalisasi atau pengurangan-pengurangan anggaran belanja di OPD, dengan menyesuaikan asumsi penerimaan. Pemkab juga akan evaluasi pelaksanaan anggaran agar dapat digunakan secara efesien dan efektif,’’ janji Bupati Sukiman, yang baru dilantik 21 Juni 2021 pekan lalu.
Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum dari Fraksi Golkar DPRD Rohul, terkait kiat dan solusi pemerintah daerah mengatasi defisit anggaran. Fraksi Golkar siap membantu pemerintah mengatasi defisit anggaran serta meminta pemerintah daerah agar melakukan evaluasi juga langkah-langkah cermat dalam penggunaan anggaran di tengah kondisi pandemi covid-19.
“Tahun 2020, kita melakukan refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19, sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat. Pelaksanaan refocusing anggaran penanganan Covid-19 dilakukan pada anggaran di OPD teknis pelaksana maupun melalui anggaran belanja tidak terduga,’’ jelasnya.
Bupati Sukiman berterimakasih atas apresiasi, saran dan masukannya serta kritik yang disampaikan anggota Fraksi PDI-P, bahwa faktor penghambat realisasi APBD Rohul tahun 2020 terutama dipengaruhi penurunan pendapatan daerah.
Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Rohul disampaikan juru bicara Budiman Lubis, dengan berikan masukan dan saran, prioritas pembangunan harus berorientasi ke kepentingan masyarakat, melihat langsung kondisi pertumbuhan ekonomi serta berazaskan keadilan yang substantif.
Disamping pemerintah daerah, OPD terkait hendaknya melaksanakan optimalisasi penyerapan anggaran daerah yang efektif dan efisien.
‘’Kami berterimakasih atas apresiasi, saran dan masukan yang disampaikan Fraksi Gerindra. Pemkab terus berupaya laksanakan pembangunan fisik dan non fisik yang diharapkan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Tentunya masih banyak kegiatan pembangunan yang harus kita laksanakan ke depan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran,’’ ucap Budiman.
Bupati Sukiman juga mengakui, terkait pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer pusat, itu sangat dipengaruhi wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara Indonesia.
Ditahun 2020, pemerintah daerah sudah melakukan kerjasama dengan Kantor Direktorat Pajak Wilayah Provinsi Riau dan Dirjen Perimbangan Keuangan RI tentang kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dan pajak Pusat, selanjutnya dilakukan upaya peningkatan pembayaran pajak secara online atau pajak online. (Nst/Awi)
