ROHUL, lintasbarometer.com
Penggunaan anggaran dan keterbukaan untuk memastikan berjalan sesuai aturan dalam percepatan penanganan penyebaran Virus Dease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu Pemerintah daerah kabupaten Rokan hulu untuk tahap pertama sudah mengalokasikan dana melalui APBD Rokan hulu sebesar Rp 12.6 Miliar.
Maka untuk memastikan pengalokasian tersebut, Komisi III DPRD Rohul, Jumat (08/05) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing bersama,turut hadir disana Kadis Kesehatan dr Bambang Triono, Dirut RSUD Rohul dr Novil Raykel, Kadis Sosial Hj Sri Mulyati, Kadis Kominfo Drs Yusmar M Si, Dirut RS Awal Bros Ujung Batu Arfan Awaloeddin Mars dan lainnya,terlihat peserta rapat beberapa dprd yakni Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Ketua Komisi III DPRD Ali Imran, Sekretaris Komisi III H Mahmud,Budiman Lubis dan anggota komisi lll lainnya.
Ketua Komisi III Ali Imran Dari Fraksi Nasdem, di awal rapat menanyakan terkait penggunaan anggaran senilai Rp 12, 6 Miliar yang dipergunakan untuk penanganan penyebaran Covid 19. Kemudian, sudah sejauh manakah dipergunakan atau prosesnya seperti apa? tanyanya,
Lanjutnya, kemudian apa-apa saja yang sudah di belanjakan atau di gunakan dengan Anggaran 12.6 Miliar Rupiah Tersebut?.
Dengan diketahuinya item-item pembelanjaan dari anggaran yang ada, dan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk persiapan anggaran tahap selanjutnya, tuturnya,
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dr Bambang mengatakan bahwa Angaran yang Rp 12,6 Miliar tersebut sudah di pergunakan, hanya saja anggaran tahap pertama ini difokuskan untuk bidang kesehatan.
Dengan rincian Rp 6 Miliar dibelanjakan di Dinkes Rohul, sementara Rp 6,6 Miliar lagi dibelanjakan untuk kebutuhan di RSUD Rohul. “Kemudian terkait dengan data rincian nya akan kita siapkan dan serahkan pada hari ini ke DPRD,” ujar Bambang.
Tambah,dr Bambang melanjutkan sebenarnya angaran yang Rp 12.6 Miliar tersebut merupakan pergeseran dana DAK dan DID yang ada di Dinkes.
“Makanya dana yang Rp 12.6 Miliar itu separuh di Dinkes dan separuhnya lagi di RSUD Rohul,” jawabnya.
“Sedangkan Kegiatan yang sudah dipergunakan dari anggaran Rp 12.6 Miliar ini meliputi pengadaan APD dan peralatan pendukung yang dibutuhkan di setiap Posko,” imbuhya.
“Khususnya perbatasan dan penunjang lain di gugus tugas, sementara belanja di RSUD, antara lain Renovasi ruangan isolasi RSUD dan peralatan lainnya,”urainya,
Menyangkut dengan honor petugas dan tenaga medis, sebenarnya sudah diatur pada tahap pertama. “Akan tetapi angka besarannya masih kita sesuaikan dengan standar harga dan akan dilaksanakan pencairannya pada tahap ke dua,” tambah dr Bambang.
Dalam kesempatan itu juga, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, ST juga meminta penjelasan kepada pihak Dinas Sosial terkait adanya bantuan yang sudah dilelang.
Lanjut Wanda, sebagian sudah berjalan akan tetapi belum juga didistribusikan kepada masyarakat, pungkasnya,
“Karena hal ini menjadi pertanyaan yang jawabannya ditunggu oleh masyarakat,” imbuhnya lagi,
Menjawab hal tersebut, Kadis Sosial Hj Sri Mulyati membenarkan terkait lelang yang dilakukan yakni sebanyak 1200 paket yang bertujuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang disalurkan melalui Kaum Dhuafa, Tukang Becak serta Buruh Sebanyak 1200 yang tersebar di 16 Kecamatan se Kabupaten Rohul.
“Realisasinya kita usahakan paling lambat seminggu sebelum lebaran,” lanjutnya Kadis sosial ini,
Berkaitan dengan itu, Ketua DPRD Rohul meminta agar kiranya hal ini secepatnya dapat dikoordinasikan bersama Bupati Rohul, sebab permasalahan ini juga memiliki kontrak yang harus ditanggung pihak rekanan,pinta Wanda,
“Tentu hal ini juga perlu dipertimbangkan agar rekanan tidak menunggu terlalu lama dalam prosesnya,” harap ketua DPRD tersebut,
Tak hanya itu Budiman Lubis juga menanyakan terkait penggunaan anggaran 12,6 m itu kemana aja sudahkah tepat guna..?karna anggaran tersebut sudah sebulan yang lalu disahkan oleh DPRD,
Kadis kesehatan menjawab sudah disalurkan yaitu 6 miliyar untuk dinas kesehatan 6.6 miliar untuk rsud termasuk biaya ke seluruh puskesmas dan posko yg ada di rohul dan supaya diketahui dana 12,6 m itu tidak ada ke pos lain seperti bantuan sembako,
Untuk RS awal bross supaya lebih hati hati dan sesuai protap jangan seperti kejadian di desa lubuk soting menetapkan PDP seharusnya rapid tes disiapkan untuk pemeriksaan awal walaupun keakuratan hanya 40 persen tapi setidak nya membantu pasien secara pisikis biar tidak tertekan dengan keadaan,jika PDP meninggal harusnya penguburan dilakukan sesuai SOP covid.
Lanjut Budiman,”saya berharap kejadian di desa lubuk soting jangan terulang lagi pada PDP yang lain diKabupaten Rokan hulu.”tegas Budi Lubis.
Masih politisi dari partai Gerindra itu,Untuk kadis sosial bantuan ada 3 sumber Pertama bantuan dari pusat atau nasional,Bantuan propinsi dan bantuan daerah mohon cepat disalurkan dan tepat sasaran,terhadap kadis Kominfo selaku tim gugus tugas dan juru bicara pemerintah terhadap informasi covid 19 di Rohul saya rasa sudah mantap karna setiap hari aktip melaporkan informasi melalui rekan rekan media yang ada dirohul.”ucapnya.
“Supaya kawan kawan media mengerti kita dr dprd sudah melakukan fungsi penganggaran pengawasan dan perda sedangkan penggunaan dan penyusunan program ada di dinas terkait
Namun kerja nya lambat dikarenakan regulasi yg berubah ubah mohon kawan media dan lsm membantu mengawasi dan saling mengigatkan akan bahaya covid 19 ini supaya dapat memutus rantai penyebarannya dan perlu diketahui rohul termasuk zona hijau di riau yg aman dari positif corona semoga tetap zona hijau sampai pamdemi ini berakhir,harap Budiman.(AWI/h.nst)
