PEKANBARU, lintasbarometer.com
Setidaknya ada tiga kelurahan di Pekanbaru yang menolak bantuan terdampak covid-19. Penolakan ini dilakukan oleh ketua RT dan RW.
Kelurahan yang menolak diantaranya adalah Kelurahan Simpang Baru di Kecamatan Tampan, dan Kelurahan Tanah datar serta satu kelurahan lainnya di Kecamatan Pekanbaru Kota.
Alasan penolakan juga sama. Jumlah penerima bantuan ternyata tak sama dengan data calon penerima yang dikirimkan pihak RT RW.
“Kalau di RW 04 Tanah Datar, yang kami data dan dianggap layak untuk mendapatkan bantuan terdampak covid-19 ada 146 Kepala Keluarga (KK). Namun, yang keluar hanya satu KK. 145 KK lainnya dapat apa?” ujar Ketua RW 04 Kelurahan Tanah Datar, Ermaneli kepada bertuahpos.com.
Menurut Ermaneli, di Kelurahan Tanah Datar, ada 800 Kepala Keluarga (KK) yang didata dan diajukan untuk mendapatkan bansos terdampak covid-19. Namun, bantuan yang disalurkan hanya ada untuk 71 KK.
Karena tak sesuai dengan data KK yang diajukan, pihak RT RW di Kelurahan Tanah Datar akhirnya sepakat untuk menolak bantuan tersebut, bahkan sebelum bantuan tersebut tiba. Hal ini dimaksudkan agar tak ada gejolak ataupun konflik ditengah masyarakat.
“Kalau sedikit, untuk apa dibagikan. Jadi kami sepakat untuk tidak menerima bantuan tersebut,” lanjut dia.
Menurut Ermaneli, pihak RT RW sudah berusaha mendata warga yang sekiranya layak mendapatkan bantuan covid-19. Namun, ternyata yang keluar tak sesuai harapan.
“Sekarang kita menunggu, apa tindakan pemko atas penolakan kami ini,” tutupnya.
Kondisi yang sama juga juga dilakukan Forum Komunikasi (FK) Ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru, yang menolak bantuan untuk warga terdampak Covid-19 dari Pemko Pekanbaru.
Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi menjelaskan penolakan ini didasarkan oleh tidak sesuainya jumlah bantuan yang diberikan dengan jumlah warga yang berhak mendapatkan bantuan.
Menurut data FK RT dan RW Kelurahan Simpang Baru, jumlah penerima bantuan yang diusulkan berjumlah 2500-an KK. Namun, data penerima bantuan yang dikeluarkan Pemko Pekanbaru hanya berjumlah 261 KK saja.
“Data penerima yang keluar ini tidak sesuai dengan data yang diajukan. Atas dasar apa 261 KK ini juga tidak diketahui,” terang Sutomo. (BP/ Lbr)
