BENGKALIS, Lintasbarometer.com
Agar penyaluran jaringan sosial dampak Covid-19 terlaksana dengan baik, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial akan melakukan sinkronisasi data dengan tujuan agar bantuan yang kita salurkan tidak tumpang tindih, duplikasi atau ada yang terlewat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkalis H. Heri Indra Putra saat menghadiri rapat lintas Komisi I, III dan IV DPRD Bengkalis terkait review dan finalisasi data serta formulasi sasaran bantuan ekonomi sebagai dampak covid 19 bertempat di Ruang Rapat DPRD Bengkalis, Senin, (20/4/20).
Rapat lintas komisi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam didampingi Wakil Ketua Syaiful Ardi dan Kaderismanto serta dihadiri Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Zuhandi, Ketua Komisi III H Adri dan Ketua Komisi IV Sofyan dan sejumlah anggota komisi.
Kepala Dinas Sosial Hj. Martini, menjelaskan bahwa untuk data masyarakat Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Kemungkinan masih ada masyarakat yang menggunakan Kartu Keluarga lama dan ada yang ganda”, katanya.
Kemudian Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkalis H. Heri Indra Putra juga menyampaikan bahwa saat ini Perangkat Daerah sedang melakukan refokusing serta realokasi anggaran masing – masing perangkat daerah dalam menunjang kegiatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bengkalis.
“Kami telah mengumpulkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera melakukan identifikasi kegiatan dari masing masing bidang untuk dipangkas dalam menunjang kegiatan percepatan penanganan Covid 19.” Ucap Heri.
Sementara itu Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam mengingatkan bahwa untuk penanganan Covid-19 ini jangan sampai ada permasalahan setelah mengambil keputusan, harapan masyarakat bantuan cepat sampai, tapi cepatnya jangan nanti bermasalah dan ini sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. “Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita lakukan koordinasi antara komisi dengan lintas instansi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, ujarnya. (RO/ Lbr)
