MAKASAR, lintasbarometer.com
Pergeseran posisi pejabat Pemprov pasca pelantikan besar-besaran masih dimungkinkan. Tergantung hasil evaluasi kinerja tiap OPD.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asri Sahrun Said mengatakan memang di Pemprov dilakukan perampingan kelembagaan. Kata dia, kebijakan ini terkait reformasi birokrasi. Sehingga banyak OPD dimerger.
“Bappeda dimerger. Cipta Karya dimerger. Ada juga yang berubah nomenklaturnya sehingga bidangnya berkurang dari empat bidang menjadi dua bidang,” ungkapnya.
Kata dia, imbas perampingan ini tentu saja banyak posisi eselon III dan IV yang dihapus. Asri menuturkan penghapusan ini bukan tanpa dasar. Tetapi ada perda dan pergub jadi pegangan.
“Ada lebih 100-an pejabat eselon III dan IV yang nonjob. Prosesnya sudah melalui mekanisme di tim penilai kinerja atau dulu disebut Baperjakat,” tuturnya.
Asri melanjutkan, tim penilai kinerja ini ada lima unsur. Tim dipimpin Sekprov Sulsel, kemudian ada BKD, BPSDM, Inspektorat dan Asisten III Bidang Administrasi. Jadi pengangkatan atau poengisian pejabat tidak sembarangan.
“Kita juga menerima usulan OPD. Ini direview tim penilai kinerja sebelum diserahkan ke Gubernur untuk disetujui,” jelasnya.
Namun, pasca pelantikan, tetap dilakukan evaluasi. Menurutnya ini sesuai instruksi Gubernur untuk melaporkan bila ada posisi yang tidak sesuai. Apalagi memang cukup banyak dilantik karena program tidak akan jalan karena belum ada PPTK, KPA dan pejabat lain terkait anggaran.
“Makanya kemarin dipercepat. Nah, sekarang evaluasi OPD ini ditunggu BKD sebagai umpan balik. Kita menunggu laporan hasil kinerja pejabat yang sudah dilantik. Tetap ada ruang penyesuaian,” tukasnya. (Fajar/ Lbr)
