Komisi ll DPRD Rohul laporkan PT hutahaean ke Kementrian LHK

Komisi ll DPRD Rohul laporkan PT hutahaean ke Kementrian LHK 2­

ROHUL, lintasbarometer.com

Penyelesaian komplik kehutanan dan perkebunan merupakan program prioritas Pemerintahan yang harus kita dukung. Akan tetapi penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta Reforma Agraria khususnya di Daerah tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Hal itu mengemuka dalam Rapat komisi ll DPRD Rokan hulu saat kunjungan kerja ke KLHK bagian kehutanan dan planology pada Rabu 13/07/2022.

“kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masarakat dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten rokan hulu”

Ketua komosi ll DPRD Rohul Didampingi Wakil ketua Budiman lubis menyebutkan Ada Beberapa perusahaan bandel yang membuka hutan tanpa ada HGU atau sengketa izin, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit. Selain itu, banyak faktor lainnya yang saling berkaitan dan turut berkontribusi dalam konflik ini. Diantaranya ketidak pastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih.”ucap Budiman lubis.

“Pihak yang paling terdampak akibat konflik di kawasan hutan adalah masyarakat yang berada di kawasan Hutan atau yang berbatasan dengan perusahaan yang menggarap hutan tanpa ijin yang jelas,” ujarnya.

Budiman lubis mencontohkan, masyarakat Di kecamatan tambusai dan kecamatan Bonai darussalam yang di iming imingi pola.KKPA oleh salah satu perusahaan PT Hutahaean hingga saat ini belum terrealisasi sementara hutan wilayah itu sudah dikuasai puluhan tahun.”katanya,

“pada hari ini Rabu 13 juli 2022 kami dari komisi dua (ll)DPRD Rokan hulu sudah menyampaikan hal ini ke kementerian KLHK pada saat kunjungan ke bagian kehutanan dan planology untuk dapat menertibkan perusahaan yang beroperasi di wilayah rohul yang tidak mempunyai HGU Dan meminta KLHK untuk turun ke rokan hulu menindak lanjuti kunjungan tersebut.”papar pria kelahiran tingkok ini.

“Hari ini kami dari komisi ll DPRD Rohul sudah melaporkan PT Hutahaean ke KLHK bagian kehutanan dan Planology”

Kita berharap dengan adanya program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dikawasan hutan dapat diselesaikan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan Perusahaan tersebut.”Tandas Budiman.

pada kunjungan kerja komisi ll Dewan perwakilan rakyat daerah Rokan hulu ini langsung siterima oleh Fx hermawan Bagian dirjen planology kehutanan dan lingkungan KLHK pusat.**(Ns)

Komisi ll DPRD Rohul laporkan PT hutahaean ke Kementrian LHK 3