JAKARTA, lintasbarometer.com
Presiden Joko Widodo membuka opsi perombakan kabinet atau reshuffle bagi menteri yang tidak pro produk lokal.
Tak hanya mencopot menteri, Jokowi juga akan mengganti Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang senang impor.
“Saya sampaikan ke menteri BUMN tadi, udah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian sama saja, tapi itu bagian saya itu.
Reshuffle,” kata Jokowi saat memberi pengarahan soal aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Kepala negara menegaskan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dan Dirut BUMN tidak boleh main-main dalam membelanjakan anggaran pengadaan barang dan jasa.
Jokowi menyebut total anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 1.481 triliun.
“Kayak gini gak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit,” tutur Jokowi sambil menggelengkan kepala.
Presiden memberi target agar 40 persen atau Rp 400 triliun dari total anggaran tersebut bisa terealisasi pada Mei 2022.
Ia meyakini membeli produk lokal akan menimbulkan dampak luar biasa bagi produk domestik bruto (PDB) nasional.
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden, akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
“Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, sudahlah, kalau ada yang ngak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus).
Nanti saya patok betul nanti, DAU-nya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini,” kata Jokowi.
Kementerian Nadiem disentil
Presiden menyinggung Kemendikbud Ristekdikti yang dipimpin Nadiem Makarim memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa yang mencapai Rp 29 triliun.
Dari total anggaran itu, Jokowi menyebut baru Rp 2 triliun dana yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri.
“Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam Kementerian,” kata Jokowi.
Jokowi heran pengadaan kursi sampai laptop di sekolahan masih mau diimpor. Padahal, lanjut Presiden, industri lokal sudah sanggup memproduksi secara mandiri.
“Sudahlah jangan diterus-terusin,” pinta Presiden.
Jokowi pun menyinggung beberapa kementerian dengan anggaran pengadaan barang dan jasa besar namun tidak terserap secara maksimal.
Jokowi menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 92 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 68 triliun, Polri Rp 56 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp 36 triliun.
“Ini yang gede-gede yang saya sebut, yang gede-gede aja,” kata dia. Jokowi juga mengingatkan pengadaan seragam dan sepatu dari instansi TNI/Polri yang juga dibeli dari luar.
“Padahal produksi untuk produk ini di dalam negeri ada di mana-mana.”Jangan diteruskan,” tegas Presiden.
Kepala Divisi Humas Polri, Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, Polri akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pengadaan seragam jajarannya.
Hal itu disampaikan Dedi saat menanggapi pernyataan Jokowi untuk tidak melakukan impor sepatu dan seragam polisi.
“Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan mempedomani arahan Bapak Presiden,” kata Dedi, Jumat (25/3/2022).
Sebelumnya, saat memberi pengarahan secara virtual dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali pagi tadi, Jokowi menyinggung sejumlah kementerian dan lembaga yang masih melakukan impor untuk kebutuhan sehari-hari. (Serambi indonesia)
