Puan Desak Nadiem Permudah Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS

Nasional5487 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, lintasbarometer.com

banner 336x280

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk memudahkan proses pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut dia, situasinya kini banyak para pahlawan tanpa tanda jasa yang kesejahteraanya masih jauh dari kata layak. Oleh sebab itu, Nadiem sebagai pemegang kebijakan harus segera merealisasikan pengangkatan menjadi PNS.

“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasian dirinya untuk mendidik anak-anak kita,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Ia mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Puan menilai pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dananya bisa dialokasikan untuk penambahan guru.

“Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Tapi semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini,” katanya.

Politikus PDIP itu menilai, guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa.

“Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas yang tak kenal kata menyerah. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” ujarnya.

Mantan Menko PMK itu menyebut, kini pemerintah sudah mulai hadir dengan menghadirkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap para guru honorer. Namun, ia mengimbau agar persyratannya untuk lebih dipermudah.

“Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” kata Puan.

Ia meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru.

“Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK tahun 2021.”

“DPR akan memastikan pendistribusian guru secara merata agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan,” ujar Puan.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh guru yang selama hampir 2 tahun ini terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa di tengah tantangan pandemi Covid-19.

“Di tengah keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana saat pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah-daerah yang kesulitan jaringan internet, bapak atau ibu guru tidak menyerah dan penuh tekad memastikan putra dan putri kita bisa mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya,” kata dia. (Kompastv)

 

banner 336x280