ROHIL, lintasbarometer.com
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO ) PD Rokan Hilir Indra Kurniawan Akbar menilai Kejaksanaan Negeri Rokan Hilir minim Prestasi Terkait Tipikor, hal ini dikatakannya setelah melihat banyak nya dugaan kasus korupsi di rohil yang mencuat kepublik sejak 2019 yang lalu namun tidak satupun masuk dalam RADAR Kejari Rokan Hilir untuk didalami & ditindak lannjuti untuk dilihat apakah ada potensi kerugian negara didalamnya. Rabu 26 Agustua 2021.
Saat dikonfirmasi melalui pangilan whatupp nya Indra sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa dirinya selalu mengikuti berita tentang kasus dugaan yang merugikan keuangan negara dari media online maupun media cetak , tidak kurang dari lima puluh (50) kasus dugaan korupsi di Rokan Hilir yang berhasil dirangkumnya sejak pertengahan 2019 hingga pemberitaan terkait SPPD Pemkab Rokan Hilir Tahun 2020 yang diduga ada tumpang tindih atau diduga fiktif.paparnya
selanjutnya, menurut jumlah ini dapat bertambah akibat beberapa link pemberitaan sudah tidak ditemukan lagi atau mengalami gangguan(error) hingga tidak ditemukan.
Seperti Dua hari yang lalu kita disodorkan dengan ada Kasus Dugaan Penggelapan Obat di RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi dengan nilai kerugian hasil investigasi Versi Inspektorat Rohil Roy Azlan 200 juta dan sudah dikembalikan 50 juta.sebutnya .
Ditempat terpisah saat diwawancarai , Ketua Pengiat Anti Korupsi Rohil Amni Sp. berharap jangan sempat masyarakat Rohil menilai Kejaksanaan Negeri Rohil Mandul dalam menangani dugaan kasus korupsi di Rohil, Jangan sempat di Rokan Hilir Aparat Penegak Hukum diduga tidak punya taring jika dihadapkan dengan Dugaan kasus Korupsi, dan terkesan diam menyaksikan kegelisahan masyarakat dalam melawan korupsi, karena masyarakat Rokan Hilir yakin jika kasus korupsi masih merajalela diRokan hilir jangan harap Rokan Hilir akan sejahtera murah sandang maupun pangan.
Menurutnya kita rindukan Kejari yang istitusi & pejabat kuat dan baik dalam menuntaskan semuanya dugaan yang berkembang ditengah masyarakat Rokan Hilir baik yang sudah dilaporkan maupun yang masih menjadi pembahasan ditengah masyarakat Rokan Hilir apalagi jika nilai dugaan kasus korupsinya diatas miliaran rupiah tegasnya.
Senada dengan Wakil Ketua Pengiat Anti Korupsi Rohil Boni Manulang juga berpendapat ,bahwa dugaan Korupsi dana rutin dan kegiatan yang bersifat swakelola diduga masih subur diRokan Hilir belakang ini, hal ini perlu mendapat perhatian kita semuanya. Secara umum terkait dengan ini beliau merinci ada beberapa pos yang diduga menjadi banca,an korupsi di Rohil selama ini diantaranya dana atk, honorium tenaga ahli terkait kegiatan kajian, biaya terkait dengan pemeliharaan kenderaan dinas, barang cetakan dan fotocopi, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas dan terkait beberapa kegiatan bimtek, ini beberapa yang perlu menjadi sorotan masyarakat dan penegak hukum di Rokan Hilir.
Selanjutnya ( Boni Manulang red )berpendapat serta menilai bahwa keinginan Kejari Rohil untuk mengungkap dugaan korupsi di Rohil sangat buruk dan tidak dapat diharapkan, ini sangat miris jika kita bandingkan Prestasi Kejari Kuansing dan Kejari lainnya di Riau, mereka sangat peduli dengan uang APBD, uang rakyat dan uang negara, ungkapnya.
Namun menurutnya kita sebagai masyarakat juga tidak ingin Kejari yang hobby mencari cari kesalahan OPD, ini juga kita tidak menginginkan, tapi jika ada dugaan dengan data permulaan yang diungkap para pengiat anti korupsi bersama sama unsur media dan masyarakat menginginkan itu untuk diungkapkan harusnya mereka merespon bukan terkesan diam saja, apalagi jika bermain mata, jika ini yang terjadi sangat membahayakan keberlangsung Rokan Hilir kedepan.
Kajari harus lebih sigap dan intensip dalam menyelidiki kinerja para kepala dinas atau kepala badan, dan tidak hanya semata mata bergerak dari hasil temuan.
Editor: Edisupriadi
