PEKANBARU, lintasbarometer.com
Realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Riau hingga kini sudah mencapai Rp 50,2 miliar. Realisasi anggaran itu terpakai sekitar 36,09 persen dari alokasi anggaran Rp 139 miliar lebih.
Gubernur Riau Syamsuar menyebut bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan hasil refocusing dan realokasi dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Pemprov Riau.
“Alokasi anggaran penanganan pandemi virus corona yaitu merupakan hasil refocusing dan realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen dari total DAU Pemprov Riau sebesar Rp 1,4 triliun lebih,” kata dia dilansir dari Antara, Selasa (27/7/2021).
Disampaikan Syamsuar, realisasi anggaran penanganan Covid-19 dinilai tidak masuk dalam kategori rendah, karena realisasinya cukup tinggi atau sudah lebih dari 15 persen.
Bahkan, kata dia, alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Riau sudah lebih besar dari arahan pemerintah pusat yang ditetapkan sebesar hanya 8 persen.
“Realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Riau yang rendah itu berada di kabupaten/kota, ini berpengaruh terhadap Riau. Kendalanya lambat melakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Kalau kita cepat, karena kita butuh uang untuk kebutuhan penanganan Covid-19 sesuai arahan pusat,” ujar mantan Bupati Siak itu.
Pergeseran anggaran masih lambat, artinya kantor atau dinas yang akan menggunakan anggaran itu untuk penanganan Covid-19 juga lambat sehingga perlu dibahas dalam pertemuan khusus dan bupati/walikota diminta agar segera melakukan pergeseran.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra mengatakan, pihaknya telah melakukan refocusing dan realokasi DAU sesuai arahan pusat untuk penanganan Covid-19.
“Anggaran dukungan penanganan Covid-19 kita dari refocusing dan realokasi DAU sebesar Rp139 miliar, dan saat ini realisasinya mencapai 36,06 persen,” katanya.
Indra menyampaikan, anggaran dukungan penanganan COVID-19 sebesar Rp139 miliar itu jika dipersentasekan 9,57 persen.
“Artinya sudah terpenuhi refocusing dan realokasi 8 persen yang dari DAU itu. Arahan pusat minimalnya itu 8 persen, dan Riau justru terpenuhi sebesar 9,57 persen,” ujar dia. (Antara)
