BENGKALIS, lintasbarometer.com
Sebanyak 25 desa di Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan musyawarah antardesa sebagai tindak lanjut dari rencana pembentukan kawasan perdesaan (PKP). Kegiatan yang diinisiasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Bappeda ini akan berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu (13-14/7/2021).
Kegiatan pembukaan berlangsung di Lantai II Ruang Zahari Bappeda Bengkalis, Selasa (13/7/2021). Tampak hadir saat acara pembukaan Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan BRGM, Muhammad Yusuf sekaligus membuka kegiatan.
Kemudian Kepala Bappeda Bengkalis diwakili Sekretaris Rinto, Kepala PMD Bengkalis Yuhelmi, Kasubpokja Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan BRGM Dermawati Sihite dan undangan terdiri dari 25 kepala desa, BPD 25 desa, dan BUMDes/tokoh masyarakat.
Mengawali rapat antardesa, perwakilan dari kepala desa melalui ketua-ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bengkalis maupun Siak Kecil menyampaikan apresiasi terhadap program pembentukan kawasaan perdesaan. Mereka berharap dengan program ini, potensi yang ada di desa bisa lebih dioptimalkan. Termasuk dalam hal menangani berbagai persoalan lingkungan seperti abrasi.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Bappeda Rinto. Kerjasama antara Pemkab Bengkalis dengan BRGM yang dulunya masih bernama BRG, ujar Rinto, sudah terjalin cukup lama. Bahkan, BRG sudah berkali-kali melakukan kajian di Kabupaten Bengkalis. Kali ini, kata Rinto lagi, BRGM tidak lagi sebatas melakukan kajian melainkan sudah dalam tahap implementasi.
“Kita memberikan apresiasi atas ditetapkannya Kabupaten Bengkalis sebagai lokus gambut dan mangrove,” ujarnya.
Rinto berharap, adanya kegiatan musyawarah antar desa ini menjadi momen penting bagi desa-desa dalam memberikan kontribusi positif terutama sumbangan pemikiran kepada BRGM terhadap program-program yang dijalankan. Rinto yakin, program ini bisa memberikan manfaat yang besar karena desa-desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan.
“Persoalannya kan selama ini desa bergerak sendiri-sendiri. Dengan program kawasan perdesaan ini, maka nantinya desa-desa bisa saling bersinergi dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan,” ujarnya.
Sementara Kadis PMD Yuhelmi secara singkat menjelaskan bagaimana desa melalui dana desa bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan. (Hr/Lbr)
