BENGKALIS, lintasbarometer.com
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Ruby Handoko alias Akok menilai, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sangat tidak sehat.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini beralasan, alokasi anggaran APBD Bengkalis TA 2021 mencapai Rp3,2 triliun lebih saat ini lebih besar untuk kebutuhan Belanja Tidak Langsung (BLT) dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur atau Belanja Langsung (BL).
Akok menyebutkan, dari triliunan rupiah APBD Bengkalis untuk alokasi anggaran pembangunan fisik atau insfratruktur hanya berkisar Rp550 miliar atau hanya sekitar 18 persen padahal idealnya kisaran 40 persen lebih dari total APBD.
“Jumlah pembangunan fisik Rp550 miliar dari APBD itu hampir sama dengan untuk membayar gaji tenaga honorer dalam setahun mencapai Rp400 miliar, tenaga honorer sudah terlalu banyak. APBD kita saat ini “sangat-sangat tidak sehat,”ujar Akok Jumat 26 Maret 2021.
“Dengan anggaran Rp550 miliar setahun bagaimana akan membangun daerah kita dengan maksimal? Jalan poros masih banyak yang rusak dan harus ditingkatkan seperti di Pulau Bengkalis, Rupat ataupun di Siak Kecil,” katanya lagi.
Dia menyarankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Perangkat Daerah (PD) harus bisa berusaha mencari anggaran dari pusat atau APBN. Jika tidak, sangat sulit dan mustahil cepatnya pembangunan bisa dilakukan karena APBD nominal tinggi akan tetapi terbesar untuk BTL.
“Kalau kita tidak dapat dana pusat mustahil kita akan bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan untuk memenuhi kepentingan masyarakat,”ucapnya mengakhiri. (Hms/ Lbr)
