JAKARTA, lintasbarometer.com
Pemerintah masih terus melakukan pembangunan infrastruktur meskipun di tengah pandemi seperti ini. Namun, dalam membangun infrastruktur diperlukan langkah kreatif untuk mencari skema pendanaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejumlah instansi termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta untuk aktif mencari skema pembiayaan lain untuk pembangunan infrastruktur. Khususnya untuk membangun infrastruktur yang bersifat prioritas seperti fasilitas air minum (Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM).
“Penggunaan KPBU ini adalah kerjasama antara pemerintahan dengan Badan usaha adalah upaya kita untuk terus melakukan kebutuhan pembangunan,” katanya di Jakarta, Jumat (19/2/2021).
Menurut Sri Mulyani, dengan menggunakan skema pembiayaan lewat KPBU, maka negara bisa menghemat kas. Apalagi di tengah pandemi seperti saat, di mana seluruh sektor terkena dampak sehingga berpengaruh kepada pendapatan.
“Kita berharap skrma KPBU ini akan menjadi alternatif solusi kebutuhan prioritas mendesak dari infrastruktur terutama yang luar biasa penting di air bersih pada saat APBN kita menghadapi kendala yang sangat besar karena pandemi covid-19 yang mengambil resources sangat besar,” jelasnya.
Di sisi lain, pendanaan lewat KPBU ini juga bisa membantu untuk mengawasi proyek-proyek yang digarap. Karena, proyek ini melibatkan swasta dalam penggarapannya, di mana jika mangkrak akan merugi karena tidak ada pemasukan.
“Ini adalah cara inovatif financing creative financing namun tetap akuntable,” ucapnya. (Okezone)
