PEKANBARU, lintabometer.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melalui Komisi IV (membidangi energi) mengadakan hearing atau rapat dengar pendapat dengan manajemen PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau Kepri terkait melonjaknya tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Nurzafri menyampaikan laporan masyarakat soal adanya keganjilan pada kenaikan tarif listrik, bahkan ada rumah yang tidak ditempati namun tagihan listriknya tetap naik.
“Saya dapat informasi dari masyarakat, ada rumah kosong tapi naik juga tagihan listriknya. Tak hanya satu kasus tapi sudah ada tiga yang melapor ke saya terkait ini. Kenapa rumah kosong ini ikut naik tagihannya, seharusnya kan cuman kena biaya abonemen saja,” kata Nurzafri dalam heraring di ruang rapat Komisi IV, Senin (8/6/2020).
Selain itu, dirinya juga meminta PLN memberikan keringanan kepada konsumen dengan 1300 KWH ke atas di saat ekonomi masyarakat melesu akibat Covid-19.
“Kita minta kepada PLN untuk memberi keringanan, karena semua terdampak Covid-19, bukan hanya masyarakat yang menggunakan amper 900 ke bawah saja tapi juga 1.300 ke atas,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, General Manager PLN Wilayah Riau Kepri, Daru Tri Tjahjono mengatakan, berdasarkan pencatatan pihaknya, terjadi lonjakan pemakaian masyarakat di masa work from home (FWH) belakangan ini.
“Pada bulan sebelumnya riil pemakaiannya pelanggan itu bertambah. Sehingga setelah dibaca benar, terjadi lonjakan kenaikan pemakaian itu yang terakumulasi di bulan terakhir ini,” kata GM PLN Wilayah Riau Kepri, Daru Tri Tjahjono.
Terkait adanya kenaikan tagihan di rumah kosong, dia mengatakan pihaknya akan segera melakukan investigasi terkait hal tersebut.
“Kita akan segera melakukan investigasi terkait hal ini. Sementara untuk kenaikan tagihan listrik di rumah warga lainnya itu karena memang terjadi lonjakan penggunaan,” kata dia.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan meminta PLN Riau Kepri tidak mencabut meteran masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini.
Dia mengatakan, dalam hearing tersebut, PLN telah menyatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif pada bulan ini. Hanya saja, ada akumulasi perhitungan dua bulan terakhir yang dibebankan pada tagihan bulan Mei.
“Kita sudah minta pada PLN agar masyarakat jangan jadi korban karena hal ini. Kita tidak mau musibah Covid-19 berubah nama jadi musibah PLN,” kata politisi Golkar ini, usai hearing dengan PLN.
Dia juga menyampaikan solusi atas masalah ini, yakni meminta PLN memberikan keringanan pembayaran dengan cicilan hingga bulan Desember, bukan tiga bulan seperti yang disampaikan oleh PLN. (Rm/Lbr)
